Pasuruan, Bhirawa
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama penyaluran bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan harus dipastikan akurasinya sejak pemerintahan paling bawah, yaitu desa.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Sosial RI, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat sosialisasi DTSEN di sejumlah wilayah di Jawa Timur, antaranya Kabupaten Pasuruan, kabupaten Tuban dan Kabupaten Sidoarjo.
Saat sosialisasi di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu (7/2) sore, Mensos Gus Ipul, mengakui masih ditemukannya bantuan pemerintah yang belum tepat sasaran. Terutama akibat data yang tidak diperbarui sesuai kondisi riil di lapangan.
Karenanya, pihaknya meminta aparat pemerintah hingga tingkat desa aktif terlibat dalam pemutakhiran data secara berkelanjutan.
“Kalau data kita akurat, program pasti tepat sasaran. Kuncinya ada di desa. Makanya, Kepala Desa, perangkat desa, RT dan RW punya peran sangat penting dalam menjaga validitas data,” tandas Gus Ipul saat sosialisasi DTSEN di Jawa Timur, Sabtu (7/2) sore.
Gus Ipul menjelaskan pemutakhiran data tidak cukup dilakukan secara periodik, namun harus menjadi proses yang berlangsung setiap hari.
“Dengan mekanisme baru ini, tentu perubahan kondisi sosial ekonomi warga dapat segera tercatat dan ditindaklanjuti,” papar Gus Ipul.
DTSEN kata Gus Ipul, menjadi rujukan utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemberdayaan.
Karena itu, kesalahan data di tingkat bawah berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran secara nasional.
“Dan kesalahan data di desa akan berdampak ke kebijakan nasional. Sehingga, kepala desa harus menjadi garda terdepan dalam memastikan data sesuai fakta,” imbuh Gus Ipul.
Dalam memperkuat akurasi, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai kanal usul-sanggah yang disiapkan Kementerian Sosial.
Yakni, mulai dari call center 171 yang beroperasi 24 jam, layanan WhatsApp 08877-171-171, hingga fitur pada Aplikasi Cek Bansos.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus terbuka. Masyarakat dilibatkan untuk mengoreksi dan memperbaiki data, bukan sekadar menjadi penerima,” urai Gus Ipul.
Tak hanya pemutakhiran data, pemerintah juga memperluas digitalisasi bantuan sosial berbasis DTSEN.
Program tersebut, saat ini diuji coba di 40 kabupaten/kota dan satu provinsi setelah sebelumnya dipilotkan di Banyuwangi sengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Hasil evaluasi di Banyuwangi menunjukkan penggunaan data lama menyebabkan tingkat ketidaktepatan sasaran mencapai 77 persen. Setelah menggunakan DTSEN yang dimutakhirkan, kesalahan penyaluran turun menjadi 28 persen.
“Ini bukti bahwa akurasi data sangat menentukan. Target kita ke depan, tingkat kesalahan bisa ditekan hingga di bawah 10 persen,” kata Gus Ipul.
Mantan Wagub Jatim dua periode ini menyatakan DTSEN merupakan basis data nasional hasil penggabungan Regsosek, DTKS, dan P3KE yang terintegrasi dengan data kependudukan.
“Hingga Januari 2026, DTSEN mencakup sekitar 289 juta data individu yang dikelompokkan dalam 10 desil kesejahteraan,” tegas Gus Ipul.
Gus Ipul optimistis program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan secara lebih terukur dan berkeadilan.
“Dengan data yang akurat dan peran aktif pemerintah desa, maka masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa tercover dan mendorong pengentasan kemiskinan,” imbuh Gus Ipul.
Sementara saat sosialisasi di Kabupaten Tuban , Mensos Syaifullah Yusuf mendapatkan kepastian Pemkab Tuban telah mengembangkan Tuban Satu Data mengentaskan kemiskinan. Program Tuban Satu Data ini memuat data penerima bantuan secara detail. Mulai dari NIK, alamat penduduk, jenis bantuan yang diterima. Dengan demikian dapat diambil langkah intervensi spesifik kepada penerima.
Bupati Tuban juga menyatakan Pemkab Tuban bersama pemerintah desa dan pilar sosial akan selalu bergerak bersama menetapkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.
“Pemkab Tuban akan melakukan sinkronisasi data antara Tuban Satu Data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Bupati Linda. [hil.hud.kus.gat]