DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim agar penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak tidak lagi bersifat reaktif. DPRD mendorong kebijakan yang lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang guna memperkuat ketahanan sektor peternakan di Jawa Timur.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim dari Komisi B, Ony Setiawan, menilai penanganan PMK selama ini masih didominasi pola darurat setiap kali terjadi lonjakan kasus. Menurutnya, pendekatan tersebut perlu diubah menjadi kebijakan pengembangan yang berkelanjutan.
“Kebijakan penanganan PMK harus diarahkan untuk meningkatkan ketahanan, produktivitas, dan kesejahteraan peternak, sekaligus membangun kemandirian sistem pencegahan dan pengendalian penyakit hewan,” ujar Ony, Selasa (27/1).
Ony menegaskan, PMK tidak bisa terus-menerus ditangani dengan pendekatan darurat. Diperlukan kebijakan jangka menengah dan panjang agar peternak tidak selalu terpukul setiap kali wabah kembali muncul.
“PMK ini tidak bisa ditangani dengan pola darurat terus-menerus. Harus ada kebijakan pengembangan jangka menengah dan panjang agar peternak kita lebih kuat,” tegasnya.
Salah satu fokus utama yang disoroti anggota Komisi B DPRD Jatim tersebut adalah penerapan vaksinasi PMK secara berkala. Ia mendorong Pemprov Jatim menjadwalkan vaksinasi minimal dua kali dalam setahun, disertai penyusunan standar operasional prosedur (SOP) vaksinasi berbasis zona risiko di seluruh kabupaten dan kota.
Selain jadwal vaksinasi, Ony menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, alokasi anggaran harus mencakup ketersediaan vaksin, logistik, sistem rantai dingin, hingga kecukupan tenaga pelaksana di lapangan.
Tak hanya soal vaksinasi, Ony juga menyoroti aspek ketahanan pakan sebagai faktor penting untuk menekan dampak ekonomi akibat PMK. Ia mendorong pengembangan sistem peternakan terintegrasi dengan pertanian rakyat, melalui pemanfaatan hijauan dan limbah pertanian sebagai pakan lokal.
“Termasuk mendorong pembangunan pabrik pakan ayam murah melalui skema BUMD atau kerja sama dengan swasta,” ungkapnya.
Dalam upaya peningkatan kapasitas peternak, Ony mengusulkan pembentukan Pusat Layanan Teknis Biosekuriti dan Penanganan PMK di daerah sentra produksi ternak seperti Tuban, Sidoarjo, dan Jember.
Pusat layanan ini diharapkan menjadi sarana pendampingan bagi peternak, mulai dari sanitasi kandang, deteksi dini gejala PMK, isolasi ternak sakit, hingga manajemen vaksinasi.
“Pusat layanan ini penting untuk memastikan peternak mendapatkan pendampingan teknis yang berkelanjutan,” jelas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tuban tersebut.
Selain itu, Ony juga menekankan perlunya digitalisasi data dan sistem pelaporan PMK berbasis real-time. Sistem ini dinilai krusial untuk mendukung pemetaan zona risiko serta mempercepat respons penanganan di lapangan.
Ia menegaskan, Komisi B DPRD Jatim akan memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi rutin, sekaligus mendorong regulasi, insentif, dan penganggaran agar penanganan PMK masuk dalam program prioritas strategis Pemprov Jatim.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menekan kasus PMK, tetapi membangun sektor peternakan Jawa Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan Tuban-Bojonegoro itu.
Sementara itu, berdasarkan data Dinas Peternakan Jawa Timur, kasus PMK pada hewan ternak kembali mengalami peningkatan pada awal 2026. Dalam kurun satu hari, jumlah kasus baru bertambah lebih dari 30 ekor.
Pada 25 Januari 2026, tercatat sebanyak 803 kasus PMK. Angka tersebut meningkat menjadi 839 kasus pada 26 Januari 2026. Dari jumlah itu, 221 ekor sapi dilaporkan telah sembuh, sementara ratusan lainnya masih dalam penanganan.
Hingga kini, sebanyak 605 ekor sapi masih berstatus sakit dan menjalani perawatan intensif. Selain itu, PMK juga menyebabkan delapan ekor sapi mati, serta lima ekor sapi harus dipotong paksa sebagai langkah pengendalian agar virus tidak menyebar lebih luas.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PMK masih menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha peternakan di Jawa Timur, terutama di tengah meningkatnya mobilitas ternak. (geh.dre)