Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah.
Sumemep, Bhirawa.
Ketua DPP PDI Perjuangan, MH. Said Abdullah, menilai arah kebijakan pertahanan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto tetap berpijak pada prinsip pertahanan semesta yang digagas Jenderal AH Nasution. Konsep yang melibatkan seluruh elemen bangsa dalam sistem pertahanan itu masih sangat relevan menghadapi tantangan global yang kian kompleks.
“Sifat dari sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan. TNI dan Polri menjadi kekuatan utama, didukung partisipasi aktif rakyat terlatih dalam bela negara,” kata Said Abdullah, Senin (06/10).
Said menjelaskan, bentuk ancaman di masa kini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan juga mencakup perang politik, ekonomi, budaya, hingga siber. Karena itu, ia menilai keterlibatan masyarakat dan kalangan profesional menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas pertahanan nasional.
“Dunia kini tidak hanya mengarah pada perang konvensional, tetapi juga perang nonkonvensional. Dalam konteks ini, diperlukan dukungan rakyat terlatih dan kaum profesional yang terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” jelasnya.
Meski demikian, Said menegaskan kekuatan pertahanan konvensional tetap diperlukan sebagai fondasi utama. Ia menyebut konsep Minimum Essential Force (MEF) menjadi ukuran penting dalam memastikan kemampuan dasar pertahanan nasional tetap terjaga.
“Walaupun medan perang modern sudah multifront, bukan berarti kekuatan pertahanan konvensional tidak diperlukan,” tegasnya.
Said juga menyoroti pentingnya dukungan organisasi, anggaran, dan pengembangan industri pertahanan dalam pemenuhan MEF. Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo selama menjabat Menteri Pertahanan yang memperkuat struktur organisasi TNI dengan pembentukan sejumlah komando baru.
“Sejak menjadi Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo telah membentuk enam Kodam baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, serta 100 Batalion Teritorial,” urainya.
Selain itu, kata Said, pemerintah juga membangun lima Batalion Infanteri Marinir dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan nasional. Kemandirian industri pertahanan menjadi faktor penting lain yang perlu terus dikembangkan. Indonesia, menurutnya, telah memiliki sejumlah perusahaan strategis yang berperan dalam penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista).
“Indonesia sudah memiliki PT PAL yang mampu memproduksi kapal perang, dan PT Pindad yang membuat tank, senapan tempur, serta arteleri berat,” tuturnya.
Said juga menyinggung kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan dalam pengembangan pesawat tempur generasi 4.5, KAI KF-21 Boramae.
“Prototipe sudah ada dan sempat diuji coba, hanya saja progresnya berjalan lambat,” katanya.
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said menegaskan dukungan parlemen terhadap upaya pemerintah memperkuat anggaran pertahanan. Namun, ia mengakui alokasi anggaran Indonesia masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan.
“Defense Budget Rank 2025 yang dirilis Global Firepower menempatkan Indonesia di peringkat 29, di bawah Singapura di posisi 26. Ini menunjukkan perlunya peningkatan anggaran pertahanan ke depan, sejalan dengan kemampuan fiskal nasional,” jelasnya.
Said menegaskan, profesionalitas prajurit TNI merupakan modal utama membangun kekuatan pertahanan yang tangguh dan berdaulat.
“TNI dibangun dengan sistem merit yang ketat. Prestasi menjadi ukuran kenaikan pangkat. Bravo, Dirgahayu TNI ke-80. Jadilah patriot bangsa yang gagah berani,” tukasnya. (sul.hel).