DPRD Kabupaten Pasuruan, Bhirawa
Dua rancangan peraturan daerah (raperda) resmi disepakati oleh Pemkab Pasuruan bersama DPRD. Kedua raperda tersebut mencakup RPJMD 2025-2029 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
Tentu saja, dua rancangan raperda tersebut menjadi fondasi pembangunan jangka menengah. Rapat paripurna pengesahan yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Pasuruan menjadi penanda berakhirnya pembahasan panjang antara legislatif dan eksekutif.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo mengapresiasi kontribusi seluruh anggota dewan yang aktif memberikan saran dan masukan selama proses berlangsung.
Mas Rusdi menilai kolaborasi yang baik akan mendukung kelancaran pembangunan daerah ke depan.
“Semangat gotong royong dalam penyusunan raperda sangat terasa. Makanya, kesepakatan ini hasil dari komunikasi yang efektif antara DPRD dan Pemkab Pasuruan,” tandas Mas Rusdi, sapaan akrabnya, kemarin.
Ia menjelaskan bahwa RPJMD lima tahunan dinilai sangat krusial untuk menjadi pedoman arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata.
Dokumen itu juga akan menjadi dasar penyusunan program-program prioritas yang bersifat strategis. Adapun, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kita akan terus meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola anggaran. Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD menjadi kunci untuk pembenahan ke depannya. Serta untuk kepercayaan publik harus dijaga dengan integritas dan transparansi,” urai Mas Rusdi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat menekankan pentingnya menjaga iklim diskusi yang terbuka demi kualitas kebijakan yang lebih baik.
“Rapat kerja dengan OPD turut memperkuat substansi raperda. Seluruh masukan dari fraksi-fraksi telah dijawab dengan baik oleh Bupati,” kata Samsul Hidayat. [hil.dre]