DPRD Jatim, Bhirawa
Posisi Direksi dan Komisaris di empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur ternyata kosong sejak tahun 2024. DPRD Jatim mempertanyakan proses rekruitmen jabatan kosong ini yang berlarut-larut hingga nyaris setahun.
Empat BUMD pemprov tersebut adalah PT BPR Jatim, PT Jatim Graha Utama (JGU), PT Panca Wira Usaha (PWU), dan PT Air Bersih Jatim.
Kondisi ini disorot tajam oleh Fraksi PPP-PSI DPRD Jatim, yang menyebut kekosongan tersebut sebagai ancaman nyata bagi kinerja BUMD dan penerimaan daerah.
“Ini bukan sekadar masalah administratif. Ini menyangkut arah dan kelangsungan bisnis BUMD yang seharusnya menopang ekonomi daerah. Tanpa pemimpin, bagaimana perusahaan bisa bergerak?” tegas Erick Komala, juru bicara Fraksi PPP-PSI, Minggu (18/5).
Erick menyesalkan, meski Panitia Seleksi telah dibentuk sejak Juni 2024, hingga kini tidak ada kejelasan siapa yang akan mengisi kursi-kursi strategis tersebut. Ia menilai proses seleksi berjalan lambat dan minim transparansi.
Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Erick, kondisi ini terjadi saat kinerja keuangan BUMD justru belum optimal. Realisasi PAD tahun 2024 dari BUMD hanya mencapai 99,70% dari target, dan nyaris stagnan dibandingkan penyertaan modal daerah yang sudah mencapai Rp4,162 triliun.
“Ini alarm bagi Pemprov. Kita sudah gelontorkan triliunan rupiah ke BUMD, tapi hasilnya tidak sebanding. Sementara manajemen puncak justru kosong. Ini harus segera dibenahi,” katanya.
Tak hanya kekosongan jabatan, Fraksi PPP-PSI juga mengungkap kabar persoalan disharmoni internal di sejumlah BUMD, termasuk kurangnya koordinasi antara Komisaris dan Direksi yang berujung pada stagnasi dan konflik manajemen.
“Kita tidak ingin BUMD menjadi ‘ladang nyaman’ yang miskin prestasi. Butuh kepemimpinan yang kuat, transparan, dan profesional. Kalau tidak segera diisi, maka kita sedang membiarkan perusahaan-perusahaan daerah ini berjalan tanpa arah,” tandasnya.
Fraksi PPP-PSI mendesak Gubernur Jatim untuk segera mengambil langkah tegas dan terbuka terkait rekrutmen pimpinan BUMD, serta mempercepat restrukturisasi manajemen.
“Ini soal tanggung jawab publik dan marwah pemerintahan. Jangan tunggu BUMD bangkrut dulu baru sibuk bersih-bersih,” pungkas Erick dengan nada tegas. [geh.gat]