RILIS Badan Pusat Statistik (BPS) tentang deflasi pada awal Oktober lalu kian bikin sesak hati masyarakat. Ekonomi yang cerah terasa masih jauh dari pelupuk mata. Bagaimana tidak, BPS menyebut negeri ini tengah mengalami deflasi lima bulan berturut-turut. Dimulai dari Mei 2024 dengan deflasi sebesar 0,03%, berlanjut ke Juni 0,08%, Juli 0,18%, Agustus 0,03%, dan terakhir September 0,12%.
Sejumlah ekonom mengatakan deflasi itu terjadi akibat terus turunnya daya beli masyarakat. Bukan hanya kelompok masyarakat bawah, kini daya beli yang makin menipis itu sudah menjangkau masyarakat menengah, yakni kelompok yang disebut pemerintah jadi penopang pertumbuhan ekonomi.
Di tengah pendapatan mereka yang tak naik, kelompok menengah kini tidak dapat berbuat banyak selain membelanjakannya untuk hal-hal yang prioritas. Kelompok ini kini sekuat tenaga mengerem konsumsi agar pendapatan mereka cukup untuk hidup sebulan.
Loyonya daya beli itu tergambar dari indeks harga konsumen (IHK) yang juga dirilis BPS. Dari bulan ke bulan, IHK terus turun, dari 106,37 pada Mei 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.
Kondisi itu pun direspons pengusaha dengan mengurangi aktivitas produksi mereka. Pabrik-pabrik kini tidak berani berproduksi banyak, khawatir barang mereka tak banyak yang beli.
Data purchasing manager’s index (PMI) manufaktur Indonesia yang dikeluarkan S&P Global menunjukkan manufaktur Indonesia terkontraksi selama tiga bulan berturut-turut. Dengan skor di bawah 50, PMI manufaktur Indonesia masuk zona kontraksi mulai Juli 2024 dengan skor 49,3, Agustus 48,9, dan September yang hanya naik tipis menjadi 49,2. Lesunya industri manufaktur itu bahkan menimbulkan kekhawatiran lain, yakni terus berlanjutnya gelombang PHK para pekerja pabrik.
Tergerusnya daya beli masyarakat ke titik nadir juga ditunjukkan oleh data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menyebut saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta pada Juni 2024 mencapai Rp1,5 juta. Angka itu anjlok jika dibandingkan dengan di 2019 yang mencapai Rp3 juta.
Data tersebut menunjukkan masyarakat kelas menengah kini mulai mengambil sedikit demi sedikit tabungan mereka untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. ‘Mantab’ alias makan tabungan, begitu orang sekarang memelesetkan kata ‘mantap’ yang artinya mestinya positif.
Melemahnya daya beli masyarakat itu kian nyata dan belum dapat dipastikan sampai kapan berakhir. Namun, jika dibiarkan, situasi yang sudah berlangsung berbulan-bulan itu tentu bisa memancing gejolak kelas menengah, seperti yang terjadi saat krisis pada 1998.
Kendati demikian, tentu saja selalu ada harapan di balik kesulitan. Bank Dunia baru saja merilis proyeksi terbaru pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Dalam proyeksi itu, ekonomi Indonesia mampu tumbuh di 2024 dan 2025 pada atau di atas tingkat sebelum pandemi covid-19. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan sebesar 5% pada 2024 dan 5,1% pada 2025. Angka itu tak jauh berbeda dengan pertumbuhan di periode 2015-2019 atau sebelum pandemi, yakni 5%.
Proyeksi pertumbuhan tersebut menjadi harapan segera membaiknya daya beli masyarakat. Pertumbuhan yang lebih banyak mengandalkan konsumsi tentu membutuhkan daya beli yang stabil atau bahkan lebih kuat lagi. Di sini pemerintah tak boleh asal bikin kebijakan. Misalnya, demi meningkatkan pendapatan negara, pemerintah menaikkan tarif pajak dan cukai atas objek-objek yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan orang banyak.
Penaikan itu tentu saja akan menyurutkan konsumsi masyarakat di tengah pendapatan yang masih pas-pasan. Pemerintah juga dituntut segera membuat formula baru agar dunia usaha kembali menggeliat. Selain perlunya mengeluarkan kebijakan-kebijakan insentif, pemerintah juga harus berkolaborasi bersama Bank Indonesia agar suku bunga kredit tetap bersahabat dengan dunia usaha.
Tujuannya tak lain agar pengusaha mulai berani berekspansi, dan tentu saja pabrik-pabrik manufaktur yang ada di dalamnya kembali beroperasi normal. Tak kalah penting, pabrik-pabrik padat karya yang sempat tutup dapat menyalakan lagi mesin-mesin mereka.
———— 000 ————-
