Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Blegur Prijanggono saat ditemui disela rangkaian Orientasi DPRD Provinsi di Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/9). Foto: Gegeh Bagus Setiadi/Bhirawa
Jakarta, Bhirawa
Sebanyak 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 mengikuti rangkaian Orientasi DPRD Provinsi di Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (3/9).
Acara yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan memperkuat kapasitas dan pemahaman para anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislatif mereka.
Dari total peserta, 69 di antaranya adalah wajah baru, sehingga orientasi ini dianggap krusial untuk memastikan mereka dapat beradaptasi dengan cepat dalam peran barunya.
“Hampir separuh anggota DPRD Jatim kali ini adalah wajah baru dari berbagai latar belakang. Ini momentum penting untuk memastikan mereka memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim, Blegur Prijanggono saat ditemui disela acara.
Blegur menekankan, salah satu fokus utama orientasi ini adalah bagaimana para anggota DPRD dapat menjadi mitra strategis bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Sebagai mitra, kita tidak hanya menjalankan fungsi budgeting dan pengawasan, tapi juga harus mampu mendorong program-program pemerintah yang pro-rakyat,” ujarnya.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, yang memberikan materi dalam acara tersebut, berharap orientasi ini bisa membantu anggota DPRD baru untuk lebih memahami fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Peran DPRD sangat penting dalam memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Tomsi.
Dengan lebih dari setengah anggota baru, tantangan besar menghadang DPRD Jatim. Namun, harapan tinggi disematkan pada mereka untuk membawa angin segar dan inovasi dalam kebijakan daerah.
“Kami harus berpikir ke depan, memperbaiki kinerja, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat Jawa Timur,” tutup Blegur.
Acara orientasi ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari, dengan berbagai materi yang dirancang untuk memperkuat kapasitas anggota DPRD dalam mengawasi dan mendorong kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik. (geh)
