Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi terhadap penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jatim yang telah berhasil dikendalikan. Hal ini tak lepas dari kerja keras berbagai pihak di lingkup Pemprov maupun kab/kota se-Jatim.
“Alhamdulillah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jatim telah berhasil dikendalikan. Saya ucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan hewan (dokter hewan, paramedik veteriner), organisasi profesi (PDHI, ISPI, PARAVETNDO, PAVETI dan ASOHI) serta perguruan tinggi (FKH dan FAPET) atas kerja kerasnya dalam membantu pengendalian PMK sehingga Jawa Timur mampu keluar dari krisis wabah PMK,” ujarnya, Sabtu (6/1).
Keberhasilan pengendalian ini berkat gerak cepat Gubernur Khofifah yang menginstruksikan OPD dan stakeholder terkait melakukan vaksinasi secara terstruktur, sistematis, masif dan berkala sejak kemunculan penyakit PMK pada awal April 2022 lalu.
Terbukti, capaian vaksinasi PMK bagi hewan ternak yakni Sapi, Kerbau, Kambing, Domba dan Babi di Jawa Timur mencapai yang tertinggi secara nasional. Berdasarkan data https://isikhnas.com/ capaian vaksinasi PMK Jatim sejak 25 Juni 2022 hingga 31 Desember 2023 menempati posisi pertama atau tertinggi secara nasional, yakni sebanyak 9,3 juta dosis.
Sementara posisi kedua, ketiga ditempati oleh Jawa Tengah dengan jumlah vaksinasi sebanyak 3,2 juta dosis dan Nusa Tenggara Barat 2,3 juta dosis. Berikutnya ada provinsi Lampung dengan jumlah 1,9 juta dosis serta Bali dengan jumlah vaksinasi sebanyak 1,4 juta dosis.
Atas capaian ini, Kementerian Pertanian RI pun memberikan penghargaan kepada Pemprov Jatim sebagai Provinsi dengan Capaian Vaksinasi PMK Terbaik Nasional pada tahun 2022 dan 2023.
“Alhamdulillah capaian vaksin PMK Jatim tertinggi di Indonesia. Capaian vaksin PMK Jatim ini secara keseluruhan dari tahun 2022 sampai 2023 mencapai 9,3 juta dosis, lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lainnya,” terang Khofifah.
“Ini merupakan komitmen kita bersama untuk segera dilakukan sejak awal munculnya PMK di Jawa Timur. Langkah antisipatif dengan melakukan vaksinasi ini memang terus saya tekankan agar pengendalian bisa maksimal,” imbuhnya.
Selain itu, menurut Khofifah, keberhasilan pengendalian melalui vasinasi yang masif ini juga melibatkan banyak pihak. Baik Tenaga Kesehatan (Nakes) hewan hingga dokter hewan maupun paramedik veteriner.
Bahkan ia menyampaikan, Pemprov Jatim juga bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Peternakan dan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk melatih para nakes dari unsur TNI dan POLRI sehingga mampu melakukan vaksinasi PMK.
Tak hanya itu, vaksinasi tersebut juga melibatkan ratusan dokter muda dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya dan Universitas Wijaya Kusuma.
“Dengan jumlah SDM yang begitu besar maka tidak salah kalau Jatim berhasil menempati posisi teratas pada capaian vaksinasi PMK,” katanya.
Selain menorehkan prestasi, capaian vaksinasi tertinggi ini juga berhasil menekan laju penyebaran PMK. Per 15 Juni 2023 lalu, Pemerintah RI secara resmi menyatakan, PMK di bumi Majapahit tak lagi berstatus wabah.
Hal itu mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311 tahun 2023, tentang Penurunan Status PMK dari pandemi menjadi tertular yang dikeluarkan pada Juni lalu.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi yang harus terus dibangun dengan semua pihak. Karena masalah apapun dapat diselesaikan ketika semua pihak bergandengan tangan melakukan percepatan dalam menuntaskan permasalahan tersebut.
“Memang kolaborasi, sinergi, strong partnership harus terus dibangun di antara semua stakeholder, ini adalah kunci,” pungkasnya. [iib]
