27 C
Sidoarjo
Wednesday, November 18, 2026
spot_img

Wakil Ketua DPRD Jatim Soroti Data Desil Tak Akurat, Guru Swasta dan UMKM Juga Mengadu

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat menggelar serap aspirasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Mojokerto, Selasa (17/11/2026).

DPRD Jatim, Bhirawa. – Ketidakakuratan data kesejahteraan masyarakat, nasib guru swasta yang belum mendapat perhatian optimal, hingga sulitnya pelaku UMKM mengurus legalitas dan mengakses permodalan menjadi sederet persoalan yang mencuat dalam serap aspirasi Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Hidayat.

Aspirasi tersebut disampaikan warga saat Hidayat menggelar kegiatan serap aspirasi di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah, Mojokerto, Selasa (17/11/2026). Persoalan pendataan kesejahteraan menjadi salah satu keluhan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat dalam mengakses program bantuan pemerintah.

Hidayat mengungkapkan, masih ditemukan warga yang penetapan desil kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya masuk kelompok lebih membutuhkan justru tercatat dalam kategori yang lebih tinggi.

“Seharusnya menurut dia 4, tetapi justru ditempatkan 9. Profiling ini menjadi beban masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak tahu caranya mengubah desil,” ungkap Hidayat.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, persoalan bukan semata ketidakakuratan data, melainkan juga minimnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembaruan maupun pengajuan sanggahan.

Kondisi tersebut berpotensi membuat warga kesulitan memperbaiki data meskipun kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi yang tercatat.

Karena itu, ia mendorong masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian data agar tidak pasrah dengan hasil pendataan. DPRD Jatim, kata dia, siap membantu mengawal proses koreksi, baik melalui mekanisme pengaduan daring maupun secara langsung.

Berita Terkait :  Gandeng MAFINDO, Prodi Komunikasi Untag Surabaya Gelar Sekolah Kebangsaan Tular Nalar 3.0

“Kami dari DPRD siap menjembatani dan mengawal, baik sanggahan melalui offline ataupun online,” tegasnya.

Selain persoalan data kesejahteraan, aspirasi mengenai nasib guru swasta juga menjadi perhatian Hidayat. Ia menilai kontribusi tenaga pendidik di sekolah swasta maupun lembaga pendidikan yang dikelola yayasan selama ini belum mendapatkan perhatian yang sebanding dari pemerintah.

Guru swasta memiliki peran besar dalam menopang penyelenggaraan pendidikan. Namun, dukungan terhadap kesejahteraan mereka dinilai masih belum optimal, termasuk terkait akses terhadap Tunjangan Profesi Guru (TPG).

“Harus diakui pemerintah belum hadir optimal, selama ini di sekolah negeri,” ujarnya.

Hidayat menilai, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru seharusnya tidak dibatasi berdasarkan status sekolah tempat mereka mengajar. Guru swasta juga memiliki tanggung jawab, beban kerja, serta kontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa yang patut mendapat perhatian.

Aspirasi mengenai TPG bagi guru swasta tersebut, lanjutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik semakin inklusif.

UMKM Terhambat Legalitas dan Modal

Persoalan lain yang turut disuarakan masyarakat adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hidayat melihat banyak pelaku usaha sebenarnya sudah mampu memproduksi dan memasarkan produk secara mandiri, tetapi masih kesulitan ketika harus berhadapan dengan persyaratan administrasi dan legalitas usaha.

Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), hingga akses permodalan masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM.

Berita Terkait :  Di Depan Himpunan Nelayan, Anggota MPR RI/DPD RI LaNyalla Bedah Ekonomi Kerakyataan Berkeadilan versi Pendiri Bangsa

Kurangnya pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan membuat usaha yang berpotensi berkembang terkadang sulit naik kelas.

Menurut Hidayat, pendampingan terhadap UMKM tidak cukup hanya dengan mendorong produksi atau pemasaran. Pelaku usaha juga membutuhkan fasilitasi konkret untuk mengurus legalitas, memenuhi standar produk, serta membuka akses pembiayaan.

Ia berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat tersebut menjadi bahan perjuangan dalam mendorong kebijakan pemerintah yang lebih tepat sasaran, mulai dari pembenahan data kesejahteraan, peningkatan perhatian terhadap guru swasta, hingga penguatan ekosistem UMKM. (geh*)

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!