Gresik, Bhirawa — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik, Dimaz Fahturachman, S.T., menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan publik di seluruh kecamatan. Birokrasi kewilayahan diminta berani berinovasi, menjaga integritas, dan mengutamakan kepuasan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan publik bertema “Membangun Kecamatan yang Melayani: Inovasi, Integritas, dan Kepuasan Masyarakat”.
Menurut Dimaz, kecamatan adalah wajah terdepan pemerintah sekaligus pintu pertama masyarakat mengakses layanan. Karena itu, persoalan layanan yang lambat, prosedur berbelit, serta minimnya fasilitas bagi kelompok rentan harus segera diatasi. Tiga masalah utama yang menjadi sorotan adalah ketimpangan akses digital antarwilayah, proses verifikasi berkas yang berulang, dan belum meratanya fasilitas ramah lansia dan penyandang disabilitas.
“Pelayanan publik tidak boleh mempersulit masyarakat. Harus ada kepastian waktu, prosedur sederhana, transparansi biaya, dan aparatur yang bebas dari pungutan liar,” tegasnya.
Dimaz mendorong integrasi layanan kecamatan dengan aplikasi Poedak Disdukcapil, penetapan standar waktu penyelesaian dokumen, serta layanan jemput bola bagi warga rentan, khususnya lansia yang membutuhkan perekaman KTP elektronik. Ia juga mengusulkan penguatan desa digital, keterbukaan informasi tarif dan persyaratan layanan, hingga evaluasi kepuasan masyarakat berbasis kode QR.
DPRD Gresik berkomitmen mengawal peningkatan kualitas pelayanan melalui pengawasan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dukungan anggaran modernisasi sarana dan teknologi informasi, serta penguatan regulasi pelayanan publik.
“Kami mendorong audit standar operasional prosedur, peningkatan kompetensi aparatur, dan pemerataan inovasi pelayanan di seluruh 18 kecamatan. Evaluasi berkala bersama DPRD dan Inspektorat diperlukan agar perbaikan tidak hanya berhenti pada program semata,” ungkapnya.
Dimaz menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan melahirkan pelayanan yang cepat, profesional, transparan, dan bermartabat. “Jangan sampai masyarakat datang ke kantor kecamatan, justru pulang dengan urusan yang belum selesai. Ukuran keberhasilan birokrasi adalah seberapa mudah dan puas masyarakat dilayani,” pungkasnya. [kim.kt]


