33 C
Sidoarjo
Wednesday, November 18, 2026
spot_img

Fraksi PDIP DPRD Jatim Soroti Anggaran Trans Laut Rp15 Miliar untuk 538 Pulau

DPRD Jatim, Bhirawa – Alokasi anggaran program Trans Laut Jawa Timur 2027 sebesar Rp15 miliar menuai sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Anggaran tersebut dinilai belum sebanding dengan tantangan geografis Jawa Timur yang memiliki 538 pulau. Dari total itu, 126 pulau ada di Sumenep, Madura.  Bahkan, pemangkasan anggaran dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya frekuensi pelayaran dan menyulitkan mobilitas masyarakat kepulauan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Abrari, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengevaluasi kembali alokasi anggaran tersebut. Menurutnya, transportasi laut merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, bukan sekadar program operasional pemerintah.

“Jangan sampai masyarakat kepulauan menjadi korban keterbatasan anggaran. Bagi mereka, transportasi laut bukan pilihan, tetapi kebutuhan utama untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, perdagangan, maupun aktivitas ekonomi sehari-hari,” tegas Abrari, Selasa (17/11/2026).

Abrari yang juga anggota Komisi D ini menilai, dengan kondisi geografis Jawa Timur yang memiliki ratusan pulau, pemerintah provinsi seharusnya memberikan perhatian lebih serius terhadap pembiayaan konektivitas laut.

“Jawa Timur memiliki 538 pulau. Dari jumlah itu, ada 126 pulau di Sumenep, 48 pulau berpenguni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Ini bukan wilayah dengan tantangan geografis biasa. Pemerintah harus memastikan masyarakat di pulau-pulau tetap mendapatkan pelayanan transportasi yang layak. Jangan sampai pembangunan hanya berorientasi pada wilayah daratan dan perkotaan,” ujarnya.

Berita Terkait :  DPRD Kota Malang ‘Blejeti' Kinerja Pemkot Malang

Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Dinas Perhubungan Jatim, anggaran ideal untuk transportasi laut mencapai Rp45 miliar per tahun.

Namun, dalam penyusunan anggaran 2027, Dishub Jatim hanya mengusulkan Rp25 miliar untuk operasional Trans Laut. Dari usulan tersebut, anggaran yang disetujui hanya Rp15 miliar. Artinya, terdapat pengurangan Rp10 miliar dari usulan Dishub dan selisih Rp30 miliar dari kebutuhan ideal.

Abrari menilai, pengurangan anggaran tersebut harus dihitung secara cermat karena berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau dengan anggaran Rp25 miliar saja sejumlah rute hanya bisa dilayani sekitar tiga kali dalam sepekan, bagaimana kalau anggarannya hanya Rp15 miliar? Jangan sampai frekuensi pelayaran turun menjadi satu atau dua kali seminggu. Ini tentu akan menyulitkan masyarakat,” ungkapnya.

Dampaknya, kata dia, bukan hanya menyangkut mobilitas penumpang. Keterbatasan jadwal kapal juga bisa memengaruhi distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, hingga pengangkutan hasil perikanan dari wilayah kepulauan.

Sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan konektivitas laut antara lain Kepulauan Kangean, Masalembu, Sapeken, Raas, Sapudi, dan Gili Iyang di Kabupaten Sumenep, serta Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.

“Bayangkan ketika warga membutuhkan akses ke rumah sakit, hendak mengurus pendidikan, atau membawa hasil tangkapan ikan untuk dijual ke daratan, tetapi jadwal kapal sangat terbatas. Karena itu, anggaran transportasi laut harus dilihat sebagai kebutuhan pelayanan publik,” tandasnya.

Berita Terkait :  Sukadar Kenalkan Fungsi dan Wewenang DPRD

Karena itu, Fraksi PDIP mendorong agar anggaran Trans Laut 2027 dievaluasi dan dikaji untuk dikembalikan setidaknya mendekati usulan Dishub sebesar Rp25 miliar. Sementara kebutuhan ideal Rp45 miliar dapat dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Selain penambahan anggaran, Abrari juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan transportasi pada seluruh pulau berpenghuni, termasuk pulau-pulau yang belum memiliki layanan kapal reguler.

“Harus ada pemetaan yang jelas. Pulau mana yang sudah terlayani, mana yang belum, berapa kebutuhan masyarakat, dan seberapa sering kapal harus beroperasi. Jangan sampai anggaran sudah dikeluarkan, tetapi pelayanan belum menjawab kebutuhan warga,” katanya.

Fraksi PDIP juga meminta pemerintah menetapkan standar pelayanan minimum transportasi laut, mulai frekuensi pelayaran, kepastian jadwal, kapasitas penumpang, keselamatan, hingga keterjangkauan tarif.

Subsidi angkutan laut juga perlu diperkuat, terutama pada rute yang secara komersial kurang menguntungkan operator, tetapi memiliki peran strategis bagi masyarakat.

“Transportasi laut di wilayah kepulauan tidak bisa sepenuhnya menggunakan hitungan untung-rugi bisnis. Ada tanggung jawab pemerintah untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang sama, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil,” pungkas Abrari.  [geh.kt]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!