Pemkot Kediri, Bhirawa. – Sebanyak 21 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri mengikuti pelatihan dan uji kompetensi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Level 1.
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi ASN, khususnya yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing perangkat daerah.
Pelatihan berlangsung pada 17-19 November 2026 di Ruang Rapat Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri. Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemkot Kediri melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) bekerja sama dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI), dengan menghadirkan narasumber dan fasilitator dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kepala Bagian PBJ Kota Kediri Fandi Reza Syahputra mengatakan, pelatihan tersebut dilatarbelakangi kebutuhan peningkatan kapasitas ASN, terutama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang belum memiliki sertifikat kompetensi PBJ Level 1.
Menurut Fandi, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKPSDM Kota Kediri untuk mendata pegawai yang belum memiliki sertifikat tersebut. Selanjutnya, Bagian PBJ bekerja sama dengan IAPI untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan hingga uji kompetensi.
“PBJ Level 1 ini merupakan kompetensi dasar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami berharap melalui pelatihan ini peserta memahami kompetensi dasar pengadaan barang dan jasa serta lulus dalam uji sertifikasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pembelajaran dilaksanakan secara daring sejak 2 November 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran tatap muka pada 17-19 November. Sementara ujian sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 20 November 2026 di Laboratorium Komputer SMKN 2 Kediri.
Fandi menambahkan, penguasaan kompetensi PBJ Level 1 penting bagi ASN yang terlibat dalam proses pengadaan sesuai bidang tugas masing-masing.
Kompetensi tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan PPTK kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terutama dalam pelaksanaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa.
Melalui sertifikasi ini, Pemkot Kediri berharap semakin banyak ASN yang memiliki kompetensi dasar pengadaan barang dan jasa sehingga pelaksanaan pengadaan di lingkungan perangkat daerah berjalan lebih profesional, tertib, dan akuntabel. [van.nov.dre]


