Pemkot Malang Hentikan Sementara SPPG Madyopuro 2
Pemkot Malang, Bhirawa. – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Madyopuro 2, menyusul dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 22 siswa SMK Kesehatan Adi Husada. Pemkot segera memeriksa pihak sekolah dan dapur penyedia makanan untuk menelusuri penyebab pasti kejadian ini.
Ketua Satgas MBG Kota Malang, Dandung Djulharjanto menyatakan, pemeriksaan langsung ke lapangan mutlak diperlukan guna memastikan kronologi sekaligus mengevaluasi standar operasional SPPG pemasok makanan bagi para siswa.
”Kami akan cek ke sekolah dan SPPG-nya,” ujar Dandung yang juga menjabat Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, Rabu (18/11).
Dandung menegaskan, penghentian sementara ini berlaku sembari menunggu hasil investigasi lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran standar penyelenggaraan program MBG, SPPG bersangkutan terancam sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
”Untuk sementara harus kami hentikan dulu, tetapi kami butuh cek langsung untuk menindaklanjuti,” tegasnya.
Dandung menambahkan, penentuan nasib operasional SPPG Madyopuro 2 selanjutnya turut melibatkan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah lanjutan akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan teknis serta regulasi dari BGN.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif mengungkapkan, pihaknya bersama Satgas MBG akan mendatangi SPPG Madyopuro 2 untuk menggali informasi terkait pemicu gangguan pencernaan yang dialami puluhan siswa usai menyantap paket MBG dari dapur itu.
Tak berhenti pada kasus di Madyopuro 2, Pemkot Malang juga menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG di wilayahnya. Satgas MBG akan mengoordinasikan jadwal visitasi terhadap 87 SPPG yang beroperasi di Kota Malang.
Husnul menjelaskan, proses evaluasi mengacu pada sekitar 16 indikator standar yang ditetapkan Kepala BGN. Hasil pemeriksaan di lapangan nantinya diinput ke dalam aplikasi BGN sebagai dasar penerbitan rekomendasi operasional masing-masing SPPG. Terdapat tiga kategori rekomendasi yang akan dikeluarkan, yakni SPPG tetap beroperasi, beroperasi dengan syarat perubahan atau perbaikan, hingga penghentian operasional secara permanen.
Menurut Husnul, SPPG yang mendapat catatan perbaikan wajib menjalani evaluasi ulang untuk memastikan seluruh standar kelayakan telah dipenuhi.
”Sejauh ini baru ada dua yang sudah dilakukan monitoring, pengawasan, dan visitasi. Sementara 85 lainnya nanti akan terjadwal oleh Kepala Satgas MBG Kota Malang,” tandasnya. [mut.fen]


