Pemprov Jatim, Bhirawa – Penguatan kemandirian dan kesetaraan penyandang disabilitas sensorik netra membutuhkan koordinasi serta keterlibatan aktif berbagai pihak. Selain pemenuhan hak, perluasan akses pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan keterampilan menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur, Dra. Restu Novi Widiani, MM, dalam Rapat Koordinasi Disabilitas Sensorik Netra se-Jawa Timur di Surabaya dalam rangkaian Hari Disabilitas Internasional 2026 Jawa Timur, di B3KS Surabaya, Rabu (18/11).
Mengusung tema “Memperkuat Koordinasi, Konsolidasi, dan Kepemimpinan yang Partisipatif serta Demokratis untuk Mendorong Kemandirian dan Kesetaraan Disabilitas Sensorik Netra di Jawa Timur” , kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat solidaritas, menyatukan aspirasi, serta mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Restu mengatakan, organisasi penyandang disabilitas harus menjadi wadah perjuangan bersama. Setiap anggota perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi menentukan arah organisasi.
Menurutnya, kemandirian tidak sekadar kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mencakup kebebasan menentukan pilihan, mengambil keputusan, mengembangkan potensi, memperoleh pekerjaan layak, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas melalui pelatihan vokasional, kompetensi digital, dan keterampilan kewirausahaan. Selain itu, akses kesempatan kerja, pelayanan publik yang ramah disabilitas, pemberdayaan ekonomi, serta ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan juga harus diperkuat.
Restu menjelaskan, Pemprov Jatim melalui Dinsos Jatim telah memiliki tujuh Unit Pelaksana Teknis (UPT) rehabilitasi sosial yang menangani berbagai jenis disabilitas. Salah satunya UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra (RSBN) Malang dengan kapasitas layanan sebanyak 105 orang.
Sementara untuk penanganan disabilitas di luar panti, Dinsos Jatim menjalankan Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dengan total anggaran Rp16,2 miliar. Program tersebut menyasar 4.640 penyandang disabilitas berat melalui bantuan pemenuhan tambahan nutrisi dan terapi.
Dinsos Jatim juga mengembangkan Galeri Disabilitas Kinasih dan UPT (GADISku) sebagai ruang pemasaran produk dan jasa penyandang disabilitas. Fasilitas tersebut menyediakan showroom penjualan hasil karya, angkringan disabilitas, serta layanan pijat dan refleksi yang dikelola penyandang disabilitas netra.
“Melalui GADISku, penyandang disabilitas memiliki kesempatan setara untuk memperkenalkan karya-karyanya, mandiri secara ekonomi, dan ikut terjun ke masyarakat,” ungkapnya.
Restu berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti sebagai forum pertemuan dan diskusi, tetapi menjadi momentum memperkuat gerakan bersama serta membangun kepemimpinan yang inklusif. Dengan demikian, perubahan yang dihasilkan dapat dirasakan secara nyata oleh penyandang disabilitas sensorik netra di Jawa Timur.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) Jawa Timur atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sinergi pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas diharapkan semakin memperkuat komitmen mewujudkan Jawa Timur yang inklusif dan berdaya saing. [rac.gat]


