Kota Malang, Bhirawa – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menekankan pentingnya penguatan tata kelola reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Giat Sukses Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Aula Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM), Kamis (12/11).
Perencana Muda KemenPAN-RB, Alfian Lisdias, menyampaikan bahwa Zona Integritas merupakan instrumen komprehensif untuk memitigasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di perguruan tinggi secara tersistem. Mengingat Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berperan mencetak sumber daya manusia, keberhasilan ZI di kampus diharapkan mampu melahirkan lulusan berintegritas dan bebas dari laten korupsi.
“Kami sangat berharap melalui perguruan tinggi, unit-unit kerja semakin aktif menyelesaikan isu terkait integritas. Jika sumber pengajarannya sudah settle dari sisi integritas, harapannya output lulusannya juga membawa visi yang sama,” ujar Alfian di sela kegiatan.
Alfian turut menyoroti tantangan klasik pembangunan ZI, yakni kecenderungan penurunan performa unit kerja setelah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Untuk mencegahnya, UM didorong mengintegrasikan proses bisnis ZI langsung ke dalam sistem manajemen sehari-hari agar dijalankan sivitas akademika secara alami tanpa terasa sebagai beban seremonial.
“Kuncinya adalah konsistensi dan mengintegrasikannya dengan sistem manajerial. Monitoring dan evaluasi (monev) serta perencanaan itu sebenarnya sudah ada di lingkup manajerial, tinggal bagaimana kita memolesnya agar sejalan, sehingga pelaksana di lapangan tidak merasa terbebani,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa predikat ZI bukanlah status permanen. Selama lebih dari satu dekade implementasi kebijakan, tercatat empat hingga lima unit kerja di berbagai instansi telah dicabut predikatnya karena terbukti melakukan maladministrasi maupun pelanggaran sistemik. Guna memperketat pengawasan, KemenPAN-RB tengah menjajaki sinergi bersama Ombudsman RI sekaligus mendorong kontrol sosial masyarakat melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR!.
“Keterbatasan informasi di lapangan bisa diatasi jika kontrol sosial publik berjalan. Masyarakat maupun pemangku kepentingan jangan sungkan melapor melalui SP4N-LAPOR! jika menemukan ketidaksesuaian layanan pada unit yang sudah berpredikat ZI, agar kualitas reformasi birokrasi tetap terjaga utuh,” pungkasnya.
Sementara itu, Badan Penjaminan Mutu (BPI) UM menargetkan seluruh atau 11 fakultas di lingkungan kampus setempat mampu meraih pengakuan pembangunan Zona Integritas pada tahun 2027 mendatang. Target tersebut dicanangkan menyusul keberhasilan tiga fakultas-yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), serta Fakultas Ilmu Sosial (FIS)-yang lolos seleksi internal dan melaju ke tahap penilaian KemenPAN-RB tahun ini.
Ketua BPI UM, Prof Dr Sugiarto, mengapresiasi capaian ketiga fakultas tersebut yang telah mendapat pengakuan dari Kemdiktisaintek.
“Selamat kepada Bapak Ibu Dekan dan jajaran tim Zona Integritas di tiga fakultas tersebut. Harapannya, tahun depan tidak hanya tiga ini saja, tetapi seluruh 11 fakultas di UM bisa masuk pada tataran yang kita harapkan bersama,” ujar Prof Sugiarto saat membuka kegiatan.
Ia menegaskan bahwa BPI berperan layaknya dirigen yang menjaga ritme sekaligus komitmen sivitas akademika agar tidak mengendur. Prof Sugiarto mengibaratkan pembangunan ZI layaknya merawat pohon mangga yang terus berbuah dan semakin terasa manfaatnya, bukan seperti mendaki gunung yang semangatnya justru meredup usai mencapai puncak.
“Zona Integritas ini bukan sekadar berburu sertifikat, melainkan bagaimana kita membangun budaya kerja berintegritas untuk melayani masyarakat dan sivitas akademika secara prima,” tegasnya.
Terkait evaluasi di tingkat universitas, Prof Sugiarto memastikan tim BPI menjalankan penilaian internal secara objektif dan profesional tanpa memandang kedekatan personal. Ke depan, ia berpesan agar seluruh jajaran pengelola tata kelola di tingkat universitas maupun fakultas memperkuat kolaborasi antara dosen, tenaga kependidikan (tendik), hingga mahasiswa, serta mengoptimalkan sistem pengendalian internal guna menyongsong target 2027. [mut.wwn]
