Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto
Polda Jatim mencatat secara umum proses pungut suara di 60.751 TPS yang tersebar di Jawa Timur berlangsung lancar dan aman. Meskipun ada beberapa wilayah tercatat ada beberapa kendala, namun dapat segera dikondisikan, sehingga proses pungut suara tetap berjalan.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengapresiasi peran serta masyarakat dan stakeholder terkait, utamanya dalam mewujudkan Pilkada Serentak 2024 aman dan lancar. Dijelaskannya, Polda Jatim telah memetakan 3 kategori tingkat kerawanan TPS di wilayah Jatim. Dari 60.751 TPS, ada 59.931 TPS kategori kurang rawan, 773 TPS rawan dan 87 TPS kategori sangat rawan.
“Ini semua sudah kita antisipasi jauh sebelum pelaksanaan pungut suara, dan kita lakukan upaya meminimalisir kejadian yang menonjol,” kata Kombes Pol Dirmanto, Kamis (28/11).
Hasilnya, hingga usai pemungutan suara secara keseluruhan di semua TPS yang ada di Jatim berjalan lancar, aman dan kondusif. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, baik aparat keamanan, petugas penyelenggara Pemilukada termasuk seluruh elemen masyarakat di Jawa Timur.
“Polda Jatim menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah turut serta Jogo Jawa Timur. Sehingga Pilkada 2024 ini berjalan kondusif,” ungkapnya.
Pihaknya juga tetap mengimbau kepada para Pasangan Calon Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Serta kepada masyarakat pendukung agar tetap bersama-sama berkomitmen menjaga kondusifitas kamtibmas yang sudah terwujud saat ini.
Mengenai hasil penghitungan suara, Dirmanto meminta kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil keputusan resmi dari KPU.
“Mari kita bersama-sama menjaga kondisi keamanan Jawa Timur dan jangan euforia berlebihan terhadap hasil quick count. Mari bersama-sama menunggu hasil penghitungan real count oleh KPU,” imbaunya.
Dirmanto menegaskan, Pilkada adalah proses demokrasi dan bukan pertandingan. Sehingga seharusnya tidak ada istilah menang dan kalah. Karena dalam proses demokrasi ini adalah mencari pemimpin yang amanah. Sehingga pada Pilkada yang ada adalah pemimpin daerah yang terpilih dan yang tidak terpilih.
“Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat, hendaknya menerima siapapun Pemimpin Daerah yang terpilih nantinya berdasar suara terbanyak dari masyarakat,” pungkasnya. [bed.gat]