DPRD Gresik, Bhirawa
Dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir ( PA ) fraksi, tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Fraksi sepakat memberikan beberapa catatan, terhadap kinerja pemerintah untuk di tahun 2025. Komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, serta perencanaan pelaksanaan dan evaluasi APBD dapat lebih baik.
Ketua Frkasi PDIP Gresik Noto Utomo mengatakan, bahwa opini WTP yang telah diraih selama 9 kali berturutturut merupakan prestasi administratif yang patut dihargai.
Perlu mengingatkan capaian teknis bukan jaminan keberhasilan pembangunan, yang substansif di tengah masyarakat. Dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerataan manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
“Agar Pemerintah, dapat menindaklanjuti catatan, saran, dan masukan yang telah fraksi sampaikan. Juga masih terdapat 92 sekolah yang belum memenuhi syarat, baik jumlah murid sangat sedikit karena keterbatasan sarana dan prasarana tertinggal. Selain itu, angka stunting juga masih menjadi persoalan serius, meskipun telah mengalami penurunan,” ujarnya.
Sementara Ketua Frkasi Gerindra Nur Saida mengatakan, bahwa mendorong dilakukan evaluasi potensi dan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi.
Termasuk pengembangan parkir berlangganan sebagai sumber PAD baru, yang telah diterapkan di beberapa daerah. Dan Dinas Pendidikan, sisa anggaran hibah nonformal serta Tunjangan Profesi Guru (TPG), dan Tambahan Penghasilan (Tamsil).
Belum terserap optimal, serta penanganan serius sekolah murid minim serta verifikasi keberadaan TPQ agar bantuan hibah lebih tepat sasaran.
“Pemerintah harus melakukan percepatan penanggulangan banjir, dengan melakukan “jemput bola”. Baik dengan anggaran Provinsi ataupun pusat.
Juga menggarisbawahi bahwa belanja modal harus dibarengi dengan perencanaan yang matang. Mengingat terdapat banyak efisiensi, karena proyek yang tidak selesai atau gagal Lelang,” ungkapanya.
Ditambahkan Nur Saida, bahwa bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berharap ke depan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi APBD dapat lebih baik, partisipatif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Terutama dalam mendukung kesejahteraan rakyat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan kemandirian fiskal daerah. [kim.dre]