Pemprov Jatim, Bhirawa
Sebagai salah satu bagian penting mengatasi pengangguran di Jawa Timur, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) harus dikelola dengan manajemen dan tata kelola sesuai standard yang ditentukan.
Mendorong hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Prov Jatim) menggelar Sosialisasi Daftar Periksa Kepatuhan Akreditasi dan Pedoman Pendaftaran Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (F.01) secara online.
Kegiatan ini diikuti 500 orang baik pimpinan, admin LPK di wilayah kerja Jatim, dengan narasumber Kepala LPK Jatim, Asesor Akreditasi, dan Seksi PKP Bidang Latpro yang hadir secara virtual / online.
Hal ini dikarenakan keberadaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) menjadi sangat vital. LPK adalah ujung tombak dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, siap pakai, dan mampu bersaing tidak hanya di tingkat lokal, tetapi juga nasional dan bahkan internasional.
“Salah satu indikator penting yang menjadi perhatian kita bersama adalah tingkat pengangguran terbuka (tpt). namun tantangan masih cukup besar, terutama dalam menyerap angkatan kerja muda dan lulusan pendidikan yang belum terserap secara optimal,” kata Kepala Disnakertrans Prov Jatim, Sigit Priyanto, Senin. (28/4).
Namun demikian, lanjut Sigit. semua menyadari bahwa mutu pelatihan sangat ditentukan oleh standar dan tata kelola LPK itu sendiri. Dalam hal ini, pentingnya kegiatan sosialisasi hari ini adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap LPK yang menyelenggarakan pelatihan benar-benar sesuai standar nasional.
“Kemudian LPK harus memiliki kualitas manajemen yang baik, instruktur yang kompeten, kurikulum yang relevan, serta sarana dan prasarana yang memadai,” imbuhnya.
Sigit berharap melalui kegiatan sosialisasi, maka para pengelola LPK di Jawa Timur dapat memahami dengan baik proses, persyaratan, dan manfaat dari akreditasi.
Karena LPK yang terakreditasi bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan profesionalisme.
“Saya mengajak kita semua untuk terus berkolaborasi, membangun ekosistem pelatihan yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan dunia kerja. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat nyata, dan membawa perubahan positif bagi dunia pelatihan kerja di Jawa Timur,” pungkasnya.
Lebih lanjut Plt Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Prov Jatim, Purwanti Utami juga menyampaikan harapan setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu masing masing LPK bisa memahami alur proses pendaftaran akreditasi melalui aplikasi SPA 2.1 dan bisa menyiapkan syarat syarat dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan akreditasi LPK (Standar 1 – 8 . [rac.kt]