Pemkot Probolinggo, Bhirawa
Kota Probolinggo menjadi salah satu daerah yang masuk nominasi Pencegahan Perkawinan Anak (PPA Award) Jawa Timur 2026. Tim penilai melakukan verifikasi lapangan untuk melihat kesesuaian antara program yang dipaparkan dengan pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di daerah tersebut, Jumat (19/6).
Kunjungan tim penilai yang terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, UNICEF, Universitas Airlangga, serta Tim Penggerak PKK Jawa Timur itu diterima Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin bersama jajaran terkait di Ruang Transit Pemerintah Kota Probolinggo.
Sebelumnya, Kota Probolinggo mengikuti tahap presentasi secara daring pada 8 Juni lalu dan berhasil masuk enam besar kabupaten/kota nominator terbaik dalam kategori Pencegahan Perkawinan Anak.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin mengatakan, pencegahan perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalan tersebut berkaitan dengan pendidikan, kondisi keluarga, hingga faktor ekonomi.
“Pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu keterlibatan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar anak tetap mendapatkan hak tumbuh dan berkembang,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah melakukan sejumlah upaya melalui penguatan layanan perlindungan anak, pendampingan keluarga, serta dukungan agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan.
Salah satu layanan yang diperkuat yakni pendampingan bagi keluarga yang mengajukan dispensasi perkawinan anak melalui kerja sama dengan Pengadilan Agama. Pemerintah daerah juga mendorong peran Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai tempat konsultasi dan edukasi keluarga.
Selain itu, intervensi dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan, edukasi remaja, keterlibatan organisasi masyarakat, serta dukungan pendidikan bagi anak yang berisiko mengalami putus sekolah.
Kepala DP3AK Jawa Timur Sufi Agustini mengatakan, penanganan perkawinan anak membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keterlibatan lembaga pemerintah, lembaga peradilan, organisasi masyarakat, hingga keluarga menjadi faktor penting dalam upaya menekan angka perkawinan usia anak.
“Persoalan perkawinan anak tidak hanya berkaitan dengan satu sektor. Harus ada kerja bersama agar pencegahannya bisa berjalan,” katanya.
Sementara itu, perwakilan UNICEF Tubagus Arie Rukmantara menilai pencegahan perkawinan anak berkaitan erat dengan masa depan anak, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
“Yang penting adalah bagaimana anak tetap mendapatkan kesempatan untuk belajar, memiliki keterampilan, dan berkembang,” ujarnya.
Usai melakukan pendalaman materi, tim penilai melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi pendukung program, termasuk Puspaga Kota Probolinggo untuk melihat langsung layanan konsultasi keluarga, pendampingan psikologis, serta edukasi terkait perlindungan anak.
Hasil verifikasi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penilaian akhir PPA Award Jawa Timur 2026. [fir.kt]
