Kota Probolinggo, Bhirawa – Keberadaan tower provider di Jalan Serma Abdurrahman, Gang Mangga, Kelurahan Wiroborang, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, menuai keberatan warga. Meski telah beroperasi sekitar 15 tahun, warga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam komunikasi terkait perpanjangan kontrak terbaru antara pihak provider dengan pemilik lahan.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengecek kembali kelengkapan administrasi perizinan tower, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Hal itu disampaikannya saat Komisi III melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tower, Senin (9/11/2026). Menurutnya, pengecekan diperlukan untuk memastikan kelayakan bangunan sekaligus menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi tower dan lingkungan sekitarnya.
Muchlas mengatakan, persoalan tersebut berawal dari pengaduan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tower. Menurutnya, keberadaan tower yang sudah cukup lama beroperasi perlu kembali diperhatikan, terutama menyangkut komunikasi dengan warga dan kondisi lingkungan sekitar.
Ia menjelaskan, pada masa perizinan sebelumnya tidak terdapat persoalan berarti. Namun, ketika memasuki masa perpanjangan berikutnya, muncul keluhan karena masyarakat, termasuk pengurus RT dan RW, merasa tidak dilibatkan dalam proses komunikasi.
Selain persoalan komunikasi, warga juga mengeluhkan kondisi lingkungan tower yang kurang terawat serta dugaan kemiringan konstruksi yang dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.
“Karena ini juga berdampak terhadap masyarakat sekitar, kami meminta agar persoalan perizinannya diperhatikan. Termasuk legalitas SLF, sehingga perlu dilakukan pengecekan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku,” kata Muchlas.
Ia menambahkan, pengecekan oleh instansi terkait diperlukan untuk memastikan kelayakan bangunan tower, termasuk kondisi konstruksi dan aspek keselamatannya. Dengan demikian, kekhawatiran warga terhadap potensi risiko dapat ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.
Sementara itu, Ketua RT 2 RW 1 Kelurahan Wiroborang, Sri Rejeki, mengatakan tower tersebut awalnya berdiri berdasarkan kesepakatan dengan warga sekitar. Selama masa operasional, sekitar 40 rumah warga yang terdampak menerima kompensasi sebesar Rp500 ribu pada periode kontrak pertama. Selanjutnya, saat perpanjangan kontrak, kompensasi meningkat menjadi Rp1 juta.
Menurutnya, setelah melalui dua periode kontrak dengan total masa 15 tahun, warga sebenarnya telah sepakat tidak menghendaki adanya perpanjangan berikutnya. Warga bahkan meminta agar tower dibongkar setelah masa kontrak berakhir.
Namun, warga justru memperoleh informasi bahwa kerja sama antara pihak provider dan pemilik lahan kembali diperpanjang tanpa adanya pemberitahuan maupun komunikasi dengan lingkungan setempat.
“Awalnya warga sudah sepakat tidak mau melanjutkan lagi. Kami meminta tower diturunkan setelah masa kontraknya selesai. Tetapi ternyata ada perpanjangan lagi antara pemilik lahan dan pihak tower, sementara warga tidak diberi tahu,” ungkap Sri Rejeki.
Ia juga menyampaikan sejumlah kekhawatiran warga terhadap keberadaan tower tersebut. Di antaranya kondisi area di dalam pagar yang dinilai kurang terawat sehingga dikhawatirkan menjadi tempat bersarang ular. Selain itu, warga melihat konstruksi tower tampak miring dan khawatir berpotensi roboh, terutama ketika terjadi hujan disertai angin kencang.
Kondisi tersebut membuat warga merasa tidak tenang karena lokasi tower berada di tengah lingkungan permukiman. Atas dasar itu, warga tetap meminta agar tower dibongkar dan tidak lagi dioperasikan, sekalipun nantinya terdapat tawaran kompensasi.
“Permintaan warga sudah jelas, tower harus dibongkar. Meskipun nantinya ada kompensasi berapa pun, warga tetap tidak mau dilanjutkan,” tegasnya.
Terpisah, Kepala DPMPTSP Kota Probolinggo, Diah Sajekti Widowati Sigit, menyampaikan bahwa secara administrasi perizinan tower tersebut telah lengkap, mengingat bangunan itu sudah beroperasi sekitar 15 tahun.
Meski demikian, pihaknya meminta pemilik tower segera menuntaskan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai bagian dari pemenuhan legalitas bangunan.
“Kami hanya meminta agar pemilik tower menyelesaikan legalitas SLF. Untuk izin-izin yang lain sudah lengkap karena tower ini telah beroperasi sejak 15 tahun lalu,” jelasnya.
Persoalan perpanjangan kontrak yang dipersoalkan warga serta permintaan pembongkaran tower tersebut selanjutnya menjadi perhatian instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. [fit.kt]
