Kab Malang, Bhirawa – Besarnya SiLPA DBHCHT Kabupaten Malang membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang Budiar Anwar menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan optimalisasi anggaran agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun Anggaran (TA) 2025, tidak terserap dengan maksimal, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), yakni mencapai Rp 18,8 miliar.
“Besarnya nilai SiLPA tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang harus segera dioptimalkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran, terukur, serta sesuai dengan ketentuan penggunaan DBHCHT,” ujar Sekda Kabupaten Malang Budiar Anwar, Selasa (30/6), kepada wartawan.
Dirinya sudah meminta pada seluruh instansi terkait bergerak cepat dan mengidentifikasi penyebab utama menumpuknya sisa anggaran DBHCHT. Sehingga dengan SiLPA itu, maka harus dievaluasi total dan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan di lapangan, hingga kendala administratif lainnya.
Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut harus menjadi bahan perbaikan agar pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang semakin efektif dan akuntabel.
Dan selain sebagai wadah evaluasi, kata Budiar, pihaknya menekankan agar rapat koordinasi harus difungsikan kembali sebagai forum strategis untuk memetakan perubahan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran (RKP) DBHCHT TA 2026.
“Tujuannya adalah agar program kerja yang disusun selaras dengan regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22 Tahun 2026, sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Malang di bidang kesehatan, kesejahteraan, dan penegakan hukum, tuturnya.
Sedangkan, lanjut dia, untuk memastikan SiLPA yang mencapai belasan miliar rupiah tersebut terserap dengan baik dan tidak kembali menumpuk di akhir tahun. Sehingga dirinya
juga menyampaikan arahan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sepertipeningkatan kualitas perencanaan, yakni untuk menyusun skema pemanfaatan SiLPA secara cermat agar tepat sasaran dan berorientasi pada hasil nyata (output-based).
Optimalisasi eksekusi program untuk mempercepat realisasi kegiatan di lapangan dengan tetap mematuhi koridor hukum dan regulasi yang berlaku. Penguatan sinergi lintas sektor untuk membangun koordinasi yang solid antar-instansi agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Kami juga menyampaikan agar OPD menjalin kemitraan strategis untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak eksternal agar memperluas jangkauan manfaat anggaran.
Dan juga harus memperkuat sinergi lintas sektor dan menjalin kemitraan strategis,” tandas Budiar. [cyn.gat]
