HM Rusdi Sutejo – Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menyampaikan porsi belanja pegawai di Kabupaten Pasuruan saat ini berada di atas 30 persen dari total APBD.
Lonjakan itu salah satunya dipicu oleh penambahan jumlah aparatur pascaproses rekrutmen dalam beberapa periode terakhir.
“Kita termasuk daerah yang beban gaji pegawainya lebih dari 30 persen,” ujar Mas Rusdi, sapaan akrabnya, Rabu (1/7).
Mengantisispasi beban belanja pegawaiyang tinggi, Mas Rusdi—sapaan Bupati Pasuruan , memilih strategi ekspansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
Langkah itu diambil di tengah tingginya alokasi belanja pegawai yang saat ini telah melampaui ambang batas ideal postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kebijakan tersebut dinilai sebagai solusi jangka panjang yang rasional demi menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga kontrak, tanpa harus mengorbankan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Meskipun postur anggaran dihadapkan pada tekanan beban belanja pegawai yang tinggi, Mas Rusdi menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengambil langkah-langkah darurat yang merugikan kesejahteraan pekerja.
Kebijakan ekstrem seperti rasionalisasi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) ataupun pemotongan hak-hak pegawai dipastikan tidak akan terjadi.
Sebaliknya, Pemkab Pasuruan memilih jalur optimalisasi potensi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi berbagai sektor PAD.
Dengan memperluas basis pendapatan daerah, total volume APBD diharapkan meningkat secara gradual. Secara matematis, peningkatan total anggaran ini akan menurunkan proporsi persentase belanja pegawai secara alami tanpa mengurangi nominal kesejahteraan yang diterima aparatur.
“Alhamdulillah, beban gaji dalam posisi aman dan tidak ada gejolak fiskal yang mengkhawatirkan,” jelas Mas Rusdi.
Pemerintah daerah juga memastikan bahwa kepastian pembiayaan bagi tenaga kontrak dan pegawai non-ASN telah dimitigasi dengan baik hingga akhir tahun anggaran berjalan.
Kondisi likuiditas keuangan daerah dinilai masih dalam kategori aman untuk memenuhi seluruh kewajiban pembayaran upah dan honorarium.
Guna mengantisipasi dampak jangka panjang terhadap struktur anggaran, Pemkab Pasuruan terus mengintensifkan komunikasi koordinatif dengan kementerian terkait di tingkat pusat.
Selain itu, sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan dalam penyusunan kebijakan anggaran ke depan akan semakin diperkuat.
“Pendekatan ini diharapkan taak hanya mampu menjaga keseimbangan neraca fiskal, tapi juga memperluas ruang belanja modal untuk kepentingan publik. Termasuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah yang berkelanjutan,” imbuh Mas Rusdi. [hil.gat]
