28 C
Sidoarjo
Monday, November 16, 2026
spot_img

Satu Data Probolinggo Capai 80,25, Kominfo Jatim Apresiasi Data sebagai Tolok Ukur Kebijakan


Kota Probolinggo, Bhirawa – Pemerintah Kota Probolinggo terus memperkuat tata kelola Satu Data Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan. Pada 2026, nilai Satu Data Indonesia (SDI) Kota Probolinggo tercatat mencapai 80,25, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 70,8.

Peningkatan juga terjadi pada indeks simpul jaringan geospasial, dari 2,4 menjadi 3,26. Sementara itu, terdapat sekitar 1.340 data yang memenuhi persyaratan untuk dibuka dan diakses masyarakat melalui portal Satu Data Kota Probolinggo.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan Satu Data tidak cukup diukur dari banyaknya data yang dihimpun maupun dipublikasikan.

Indikator utamanya adalah sejauh mana data tersebut dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Indikator yang paling penting bagi kami adalah apakah data itu kemudian dimanfaatkan pemerintah daerah. Apakah data tersebut bisa dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujarnya dalam kegiatan penguatan Satu Data di Paseban Sena, Kota Probolinggo, Senin (16/11).

Menurut Sherlita, kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan data yang terukur, bukan sekadar perkiraan atau asumsi. Ia mencontohkan kebijakan pemerataan akses internet di Jawa Timur yang disusun berdasarkan pemetaan jangkauan layanan internet di setiap kabupaten/kota.

Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan, target, hingga langkah intervensi pemerintah.

“Kalau perencanaannya benar, setengah dari program itu sudah harus benar. Tinggal bagaimana memantapkannya,” katanya.

Sherlita menjelaskan, penyelenggaraan Satu Data membutuhkan pembagian peran yang jelas. BPS bertindak sebagai pembina data, Bappeda sebagai koordinator, Kominfo sebagai walidata, sedangkan perangkat daerah menjadi produsen data.

Setiap data yang dihasilkan perangkat daerah harus memiliki standar dan metadata yang jelas agar dapat diintegrasikan. Ia mencontohkan perbedaan penggunaan istilah maupun klasifikasi dalam data jumlah murid sekolah yang berpotensi menyulitkan proses penggabungan informasi.

Berita Terkait :  DPU Pemkab Bojonegoro Targetkan Pelebaran 127 Jembatan pada 2025

Di Jawa Timur, daftar data meningkat dari 2.437 pada 2024 menjadi 3.434 pada 2026. Penetapan daftar data yang sebelumnya menggunakan keputusan Sekretaris Daerah kini diperkuat melalui Surat Keputusan Gubernur.

Terkait keterbukaan informasi, Sherlita membedakan mekanisme Satu Data dengan Open Data. Data yang telah memenuhi persyaratan keterbukaan dapat dipublikasikan melalui Open Data sehingga dapat diakses masyarakat tanpa akun khusus. Namun, sebelum dipublikasikan, data harus melalui proses verifikasi dan memenuhi standar yang ditentukan.

Hal tersebut menjadi perhatian dalam sesi tanya jawab bersama media. Wartawan Aris Maswudi mempertanyakan apakah media yang menggunakan data dari portal Satu Data dan Open Data Jawa Timur masih harus melakukan konfirmasi kepada perangkat daerah terkait.

Sherlita menjelaskan, data yang telah dipublikasikan melalui Open Data dapat digunakan dengan mencantumkan sumbernya. Pengguna tidak perlu melakukan konfirmasi ulang sepanjang data tersebut memang tersedia secara terbuka.

“Kalau mengambilnya dari Open Data, sumbernya sudah jelas. Jadi tidak perlu konfirmasi karena sumbernya sudah jelas Open Data,” tegasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tidak semua data pemerintah dapat dibuka untuk publik. Terdapat ketentuan interoperabilitas dan perlindungan data yang harus dipenuhi sebelum informasi dapat dibagikan.

Selain itu, perbedaan waktu pembaruan data juga perlu diperhatikan. Menurutnya, data yang menunjukkan angka berbeda belum tentu salah apabila disertai keterangan waktu pengambilan atau pembaruannya.

Berita Terkait :  Survei Khofifah-Emil Kokoh 67%, Kubu Risma-Gus Hans: Survei Lama Diputar Terus

“Selama ada keterangannya posisi data tanggal berapa dan jam berapa, menurut saya tidak masalah. Data itu benar sesuai waktunya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sherlita juga mengapresiasi keterhubungan portal Open Data Kota Probolinggo dengan Open Data Jawa Timur dan portal nasional data.go.id. Ia menyebut nilai indeks Satu Data Indonesia Kota Probolinggo berdasarkan indikator yang dipaparkan mencapai sekitar 2,15 dan berada di atas Jawa Timur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Probolinggo, Lucia Aries Yulianti, mengatakan peningkatan nilai SDI menunjukkan perbaikan pengelolaan data di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai walidata, Diskominfo bertugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, hingga mendistribusikan data kepada pihak yang membutuhkan.

Menurut Lucia, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi diperlukan untuk mencegah kesalahan sasaran dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama penyaluran bantuan sosial dan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mencontohkan pemetaan UMKM berdasarkan wilayah kelurahan. Melalui integrasi data dan informasi geospasial, pemerintah dapat mengetahui jumlah, lokasi, serta jenis usaha yang berkembang di setiap wilayah.

Dengan demikian, pemerintah dapat menghindari duplikasi data dan memastikan intervensi program sesuai kebutuhan masyarakat.

“Ketika ada bantuan dari pemerintah pusat maupun melalui APBD, pelaksanaannya bisa lebih tepat sasaran. Tidak ada lagi tumpang tindih data atau redundansi data,” terangnya.

Persoalan pengelolaan data juga disampaikan perwakilan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mengeluhkan gangguan teknis pada laman KIM ketika digunakan untuk mengunggah informasi. Kendala tersebut dinilai menghambat proses penyampaian informasi yang dihimpun masyarakat.

Selain itu, muncul pertanyaan mengenai ukuran keberhasilan Satu Data. Menanggapi hal tersebut, Sherlita kembali menekankan bahwa pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik merupakan tolok ukur penting, bukan hanya aktivitas mengumpulkan dan mengunggah informasi.

Berita Terkait :  Lebih Dekat Dengan Bahtiar Santoso, Kepala UPT-BLK Situbondo

Dalam sesi tanya jawab lanjutan saat pers rilis, persoalan aksesibilitas layanan Jaga Kota turut menjadi perhatian. Salah satu peserta mempertanyakan bagaimana pemerintah mengantisipasi penggunaan layanan tersebut oleh penyandang disabilitas, warga lanjut usia, maupun masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar.

Menanggapi hal itu, Lucia menjelaskan bahwa Jaga Kota bukan aplikasi tersendiri, melainkan mekanisme penghimpunan dan pengintegrasian pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!.

Pengaduan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, baik secara daring maupun langsung. Bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan digital, petugas pemerintah membantu memasukkan laporan ke dalam sistem.

“Pengaduan ini tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ditunda, dan tidak boleh tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.

Lucia menjelaskan, Diskominfo berperan mengedukasi dan mengingatkan perangkat daerah agar setiap pengaduan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangannya. Sementara penyelesaian substansi laporan menjadi tanggung jawab OPD terkait.

Terkait akses bagi penyandang disabilitas, ia menyebut layanan informasi pemerintah perlu dilengkapi fitur pembaca suara agar dapat diakses warga dengan hambatan penglihatan. Pemerintah kota juga menyediakan fasilitas pendukung di gedung pelayanan, seperti jalur landai dan kursi roda.

Selain akses fasilitas, kelompok disabilitas juga dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik agar dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi secara langsung.

Penguatan tata kelola data dan integrasi pengaduan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi perencanaan, ketepatan sasaran program, serta akuntabilitas pelayanan publik. Dengan demikian, data tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. [fir.gat]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow

Berita Terbaru

error: Content is protected !!