Anggota Komisi VIII DPR RI, An’im Falahuddin Mahrus
DPR RI Jakarta, Bhirawa. — Kasus dugaan eksploitasi seksual terhadap seorang perempuan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, pria berinisial MS (30), di sebuah apartemen di Sidoarjo, menuai kecaman keras dari parlemen.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), K.H. An’im Falahuddin Mahrus atau Gus An’im, menegaskan bahwa alasan desakan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindakan kejahatan yang merendahkan martabat dan merampas hak korban.
Menanggapi pengungkapan kasus tersebut oleh Polresta Sidoarjo pada Kamis (12/11), Gus An’im mendesak kepolisian mengusut tuntas perkara dan menerapkan pasal pidana yang sesuai dengan unsur tindak pidana yang dilakukan pelaku. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar memberikan efek jera sekaligus memastikan keadilan bagi korban.
“Tidak ada alasan ekonomi yang bisa membenarkan tindakan mengeksploitasi istri sendiri untuk kepentingan seksual pihak lain. Ini bukan sekadar persoalan rumah tangga, melainkan dugaan kejahatan serius yang merampas kehormatan, martabat, dan hak asasi korban,” tegas Gus An’im.
Selain mendorong penegakan hukum, Gus An’im meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) segera turun tangan memberikan pendampingan menyeluruh kepada korban.
Menurutnya, negara tidak boleh hanya hadir melalui proses penindakan hukum, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan. Pendampingan psikologis, layanan pemulihan trauma (trauma healing), perlindungan dari ancaman pelaku, serta advokasi hukum harus diberikan secara cepat dan berkelanjutan.
“Korban harus menjadi prioritas. Jangan sampai setelah mengalami eksploitasi seksual, korban justru harus menghadapi stigma sosial, tekanan lingkungan, dan beban psikologis sendirian. Negara harus memastikan seluruh hak korban terpenuhi,” ujarnya.
Dalam perspektif Maqashid Syariah, Gus An’im menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hifzh an-nafs (menjaga jiwa dan keselamatan manusia) serta hifzh an-nasl (menjaga keturunan dan kehormatan keluarga).
Sebagai suami dan kepala keluarga, pelaku semestinya menjalankan tanggung jawab melindungi, menjaga, dan memuliakan istrinya. Namun, tindakan yang diduga dilakukan justru merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah perkawinan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam kaidah fikih, kondisi kebutuhan tidak serta-merta membolehkan seseorang melakukan perbuatan yang dilarang, terlebih jika tindakan tersebut merugikan dan merampas hak orang lain. Himpitan ekonomi tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk melegitimasi eksploitasi seksual.
Dari sisi hukum, Gus An’im mendorong penyidik mendalami penerapan sejumlah ketentuan pidana yang relevan dengan perbuatan pelaku. Yaitu, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).
“Penyidik harus mengkaji seluruh instrumen hukum yang relevan agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya secara maksimal. Jangan sampai status sebagai suami justru menjadi celah yang membuat kejahatan terhadap istri mendapatkan perlakuan hukum yang lebih ringan,” tandasnya.
Gus An’im menegaskan, negara wajib hadir secara utuh, baik dalam memastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan berkeadilan maupun menjamin pemulihan korban. [ira.hel].
