Dindik Jatim, Bhirawa – Sebanyak 24 sekolah di Jawa Timur masuk dalam daftar satuan pendidikan yang diduga melanggar ketentuan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim telah meminta cabang dinas pendidikan melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada sekolah-sekolah terkait. Sementara itu, keputusan mengenai sanksi masih menunggu kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Kepala Dindik Jatim, Aries Agung Paewai mengatakan, berdasarkan laporan dari petugas di lapangan, dugaan pelanggaran tersebut tidak bersifat masif. Temuan yang muncul lebih berkaitan dengan dokumentasi kegiatan yang dilakukan tanpa kesengajaan oleh pihak sekolah maupun petugas di lapangan.
Menurutnya, sejumlah dokumentasi foto dilakukan sebelum pelaksanaan TKA, seperti pengambilan gambar di ruang kelas untuk kepentingan dokumentasi. Namun, dalam prosesnya terdapat foto yang dinilai melanggar ketentuan karena menampilkan bagian soal ujian.
“Kami sudah membuat laporan bahwa kegiatan tersebut bukan unsur kesengajaan. Kemungkinan dalam pelaksanaannya mereka lupa bahwa hal-hal seperti itu tidak boleh didokumentasikan,” ujar Aries, Kamis (12/11).
Ia menilai, temuan tersebut memang perlu menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang. Namun, Aries meminta persoalan itu dilihat secara proporsional dan tidak langsung dianggap sebagai kesalahan fatal yang disengaja.
Menurutnya, banyaknya jumlah sekolah yang melaksanakan TKA menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian informasi teknis. Terlebih, pemahaman terhadap ketentuan dokumentasi di masing-masing sekolah kemungkinan belum sepenuhnya seragam.
Aries juga menyayangkan pengumuman daftar sekolah yang diduga melanggar sebelum dilakukan konfirmasi secara langsung kepada masing-masing satuan pendidikan. Ia khawatir pelabelan tersebut justru memberikan dampak negatif terhadap sekolah maupun peserta didik.
“Menurut saya terlalu cepat membuat press release tanpa mengonfirmasi terlebih dahulu kepada masing-masing sekolah. Hal-hal seperti ini memang harus menjadi koreksi, tetapi jangan sampai sekolah dianggap melakukan kesalahan yang berdampak negatif bagi anak-anaknya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim sekaligus Penanggung Jawab TKA, Agus Hariyono menjelaskan, pihaknya telah menindaklanjuti surat dari kementerian dengan menerbitkan nota dinas kepada seluruh cabang dinas pendidikan.
Melalui tindak lanjut tersebut, cabang dinas diminta memanggil pihak sekolah untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi. Sekolah juga diminta membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kejadian tersebut tidak dilakukan dengan unsur kesengajaan serta berkomitmen tidak mengulanginya.
Agus menyebut, salah satu temuan berkaitan dengan pengambilan foto dari arah belakang yang tanpa disadari turut menangkap layar berisi soal ujian. Namun, materi soal yang terekam dalam foto tersebut tidak terlihat secara jelas.
“Sudah kami panggil dan diberikan pembinaan. Mereka juga diminta membuat surat pernyataan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dan tidak akan mengulangi,” jelasnya.
Terkait sanksi, Agus maupun Aries menyatakan belum menerima keputusan lebih lanjut dari kementerian. Dindik Jatim menyerahkan sepenuhnya kewenangan penentuan sanksi kepada pemerintah pusat.
Adapun 24 sekolah di Jatim yang tercantum dalam daftar dugaan pelanggaran tersebut terdiri atas MA Abu Darrin, Madrasah Aliyah Al-Falah Dempo Barat, MAN 2 Gresik, MAS Al Falah Dempo, MAS Nurul Huda Koncer, SMA Al-Falah Darmo, SMA Islam Nusantara, SMA Muhammadiyah 3 Bancar, SMA Muhammadiyah 6 Paciran.
Selanjutnya, SMA Negeri 2 Magetan, SMAS Diponegoro Tumpang, SMK 1 PGRI Magetan, SMK Al Muniroh, SMK Islam Penanggungan, SMK Ma’arif NU 4 Pakis, SMK Negeri 2 Boyolangu, SMK NU Kabat, SMK PGRI 1 Magetan, SMK Raudlatul Muta’allimien, SMK Sabilur Rosyad, SMK Wijaya Putra, SMKN 1 Tuban, SMKS Muhammadiyah 13 Tikung, dan SMKS Raudlatul Muta’allimien
Dalami Pelanggaran Berat TKA
Terpisah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendalami 14 temuan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran berat dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA dan SMK/MAK gelombang pertama 2026. Temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal untuk proses pemeriksaan dan tindak lanjut.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengatakan penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan bukti dan hasil verifikasi. Karena itu, setiap temuan tidak serta-merta langsung dikenai sanksi sebelum melalui proses pendalaman.
Dalam rekapitulasi awal pelaksanaan TKA gelombang pertama, tercatat 14 temuan yang masuk kategori pelanggaran berat. Selain itu, Kemendikdasmen juga mencatat sejumlah dugaan pelanggaran tata tertib yang melibatkan peserta didik maupun pelaksana di satuan pendidikan. [ina.wwn]
