Ambulans PSC 119 Dinkes Kab Malang merk Hyundai Staria yang kini masih dalam proses hukum di Kejari kabupaten setempat. cahyono/bhirawa.
Dugaan Korupsi Pengadaan Ambulans PSC 119, Kejari Malang Belum Tetapkan Tersangka
Kab Malang, Bhirawa. – Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil tujuh unit mobil ambulans Public Safety Center (PSC) 119 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, hingga kini belum ada perkembangan terkait penanganan kasus tersebut yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang. Padahal, penyidik Kejari sudah memeriksa saksi sebanyak 35 orang, namun belum ada yang dijadikan tersangka. Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah menyelesaikan audit untuk menaksir besaran kerugian negara dalam perkara tersebut.
Sehingga dalam kasus ambulans tersebut, tentunya menjadi sorotan masyarakat tentang tata kelola birokrasi dan integritas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Karena pengadaan ambulans itu telah menghabiskan anggaran APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran (TA) 2022, sebesar Rp 8,4 miliar. Dalam perencanaan pengadaan ambulans tersebut, sebelumnya yang diajukan mobil merk Toyota Hiace, namun dialihkan pada mobil Hyundai Staria yang harganya mencapai Rp 900 juta per unit.
Dan tidak hanya kasus dugaan korupsi pengadaan tujuh unit mobil ambulans PSC 119 di lingkungan Dinkes Kabupaten Malang saja, namun juga adanya mangkraknya sejumlah fasilitas kesehatan yang diduga menabrak regulasi tata ruang, diantaranya Lahan Sawang yang Dilindungi (LSD). Dan dugaan menabrak aturan tata ruang tersebut seperti bangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Poncokusumo, di wilayah Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang kini mangkrak dan belum tersentuh Aparat Penegak Hukum (APH).
Badan Pekerja Lembaga Merah Putih (LMP) Malang Yoyok Tjahyono, Kamis (12/11), kepada wartawan mengatakan, bahwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan ambulans PSC 119, Kepala Dinkes Kabupaten Malang drg Wiyanto Wijoyo menanggapi perkembangan penyidikan kasus tersebut, cenderung enggan memberikan penjelasan secara detail. Sedangkan persoalan yang melilit pengadaan armada darurat maupun penataan puskesmas tersebut dianggap hanya masalah teknis kelengkapan dokumen atau administrasi.
Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tujuh unit ambulans PSC 119 itu, papar dia, yang hingga kini belum ada perkembangan terkait ditetapkannya tersangka, diduga ada keterlibatan makelar kasus (markus) yang selama ini menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Malang. Bahkan, ada dugaan pejabat di lingkungan Pemkab Malang yang memback up agar kasus itu bisa diselesaikan tanpa dilanjutkan ke proses hukum.
“Makelar kasus itu profesinya sebagai kontraktor yang mengaku sangat dekat dengan APH baik di tingkat daerah maupun pusat,” tuturnya.
“Kasus yang kini tengah ditangani Kejari Kabupaten Malang terkait pengadaan ambulans PSC 119, itu kesalahan administrasi saja, dan bisa diperbaiki. Dan untuk Puskesmas Poncokusumo kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi oleh Pemkab Malang,” tutup Kepala Dinkes Kabupaten Malang drg Wiyanto Wijoyo, dijawab dengan singkat. [cyn.hel]
