Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat menerima draft Penyusunan RUU tentang Perlindungan Konsumen dari Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI di Gedung DPR, Rabu (11/11/2026). tjitjiek rahayu soerjo/bhirawa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa. — Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen bersama Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI. Pertemuan ini fokus membahas perkembangan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU tersebut guna merespons dinamika perekonomian digital saat ini.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan bahwa pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah sangat mendesak. Menurutnya, regulasi yang telah berjalan lebih dari dua dekade tersebut perlu disesuaikan dengan perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce), serta pola transaksi masyarakat yang semakin kompleks.
“Penyusunan RUU ini merupakan agenda strategis untuk merespons perubahan struktur dan dinamika perekonomian nasional. Perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perekonomian yang sehat, adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum,” ujar Nurdin saat memimpin rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia menambahkan, tantangan baru seperti keamanan produk, kebenaran informasi, kualitas barang dan jasa, serta akses mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif harus diakomodasi secara komprehensif berbasis bukti (evidence-based).
Sementara itu, Kepala Badan Keahlian (Kaban) DPR RI, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H memaparkan bahwa pihaknya telah melakukan serangkaian langkah penyusunan yang komprehensif, termasuk melibatkan meaningful participation dari berbagai pemangku kepentingan.
Proses ini mencakup pelibatan 9 kementerian/lembaga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di berbagai daerah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), akademisi dari 34 kampus (meliputi rumpun hukum serta ekonomi dan bisnis), organisasi profesi, asosiasi dunia usaha (seperti Kadin, Gaikindo, GP Farmasi), hingga yayasan perlindungan konsumen dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam penyusunan landasan sosiologis kali ini, Badan Keahlian juga melengkapinya dengan instrumen telesurvey serta analisis sentimen media sosial guna menangkap aspirasi riil masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Analis Legislatif Ahli Madya Anih Sri Suryani, yang juga turut tergabung dalam tim ini menyampaikan bahwa berdasarkan analisis sentimen media sosial pada periode Juni hingga September 2026, sekitar 65% percakapan publik didominasi oleh sentimen negatif. Keluhan utama masyarakat berkisar pada kendala transaksi perdagangan elektronik, mulai dari kesulitan pengembalian dana (refund), ketidaksesuaian barang, hingga masalah penagihan dan keamanan data pribadi.
Temuan tersebut diperkuat oleh hasil telesurvey yang melibatkan 1.519 responden dari 32 provinsi pada Juni–Juli 2026. Survei mencatat bahwa sekitar dua dari tiga responden pernah mengalami kendala transaksi dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Menariknya, sebanyak 98,2% responden menyatakan sangat setuju terhadap perlunya pengaturan perlindungan konsumen yang lebih adaptif.
Adapun materi pengaturan yang dipandang paling mendesak dalam RUU ini mencakup jaminan perlindungan data pribadi konsumen pada seluruh ekosistem transaksi digital. Selain itu, regulasi baru ini memperketat pengawasan terhadap platform perdagangan elektronik, seperti marketplace dan media sosial, guna mencegah praktik yang merugikan publik. [ira.hel].
