Surabaya, Bhirawa – Lebih dari 1.500 mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menggelar aksi massa dengan menyuarakan 17 tuntutan terkait berbagai persoalan bangsa di Taman Air Mancur Pemuda, Surabaya.
Aksi yang dipimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITS tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan sekaligus Dies Natalis ke-66 ITS sebagai bentuk kepedulian mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan keadilan social, Selasa (10/11).
Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap Keluarga Mahasiswa ITS (KM ITS) bertajuk Rakyat Bukan Tumbal Kekuasaan! yang dirilis pada 8 November 2026. Bersama elemen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan masyarakat sipil, mahasiswa ITS mengelompokkan 17 tuntutan tersebut ke dalam empat rumpun persoalan, yakni lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, pendidikan dan ketenagakerjaan, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta keadilan ekonomi.
Presiden BEM ITS Rakan Naufal Alief mengatakan bahwa pada bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, mahasiswa mendesak pemerintah membatalkan seluruh konsesi izin usaha yang terbukti merusak lingkungan dan meminta pencabutan izin operasional proyek yang melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan merugikan masyarakat.
“Kami tegaskan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja sebab di tengah janji besar dan ambisi kekuasaan, rakyat justru terus dihadapkan pada ketidakadilan,” jelasnya
Lanjut Rakan menjelaskan berbagai persoalan tersebut membutuhkan perhatian dan tanggung jawab nyata dari pemerintah, pembangunan seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan justru menghadirkan ketimpangan dan mengorbankan hak-hak rakyat.
“Kami mahasiswa menuntut optimalisasi penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana, upaya tersebut perlu disertai keterbukaan data anggaran penanggulangan bencana serta peningkatan alokasi anggarannya dan mendesak pemberian hukuman maksimal kepada koruptor yang memanfaatkan penderitaan korban bencana, pemenuhan hak masyarakat terdampak, serta penyelesaian pemulihan lingkungan di wilayah bencana,” ucapnya.
Rakan mengukapkan kampus juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan konstruktif tanpa kekerasan maupun tindakan yang merusak fasilitas umum.
Sementara itu, bidang pendidikan dan ketenagakerjaan, mahasiswa menyoroti pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan yang layak dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah juga didesak menjamin mutu pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan di seluruh wilayah agar setiap warga negara memperoleh kesempatan pendidikan yang sama.
“Bidang demokrasi dan HAM, mahasiswa menuntut penghentian tindakan represif, kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap masyarakat. Mereka juga mendesak penegakan hukum terhadap aparat yang melakukan kekerasan maupun penyalahgunaan kekuasaan,” tuturnya.
Rakan menambahkan meminta pemerintah mengembalikan TNI ke barak dan menghentikan segala bentuk militerisasi di ruang sipil. “Tuntutan mencakup penindakan terhadap organisasi masyarakat maupun kelompok preman yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil, penegakan hukum terhadap seluruh pelaku pelanggaran HAM tanpa memandang jabatan dan golongan, serta penghapusan praktik impunitas kekuasaan, serra turut mendesak pemulihan hak-hak seluruh korban beserta keluarga korban pelanggaran HAM,” imbuhnya.
Adapun dalam bidang keadilan ekonomi, mahasiswa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Pemerintah didesak memberikan kompensasi kepada seluruh korban keracunan MBG serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan kedua program tersebut. Selain itu, mahasiswa menuntut penerapan kebijakan perpajakan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. [ren.wwn]
