Menghindari berbagai masalah besar, dan mendalam, bisa jadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, akan menyatakan mundur dari jabatannya. Berbagai gerakan politik bertemu pada satu kepentingan, me-makzul-kan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai Wakil Presiden. DPR-RI akan memulai menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) berkait ijazah. Sedangkan BEM-SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), serta berbagai kalangan masyarakat sipil, telah meminta Gibran mundur.
Tetapi problematika keluarga mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak serta merta selesai. Bersamaan dengan Hari Pahlawan ke-81, beberapa Menteri dan Wakil Menteri, memilih mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Yakni, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Sekretaris Jenderal PSI). Bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo (mantan Ketum, sekarang Dewan Pembina PSI). Serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Isyana Bagus Oka, Wakil Ketum PSI.
Bukan sekadar mundur dari parpol. Melainkan bagai ikrar kesetiaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bersaman dengan akhir reses terdapat 50 anggota DPR-RI dari enam fraksi sudah tandatangan mengajukan Hak Angket, berlanjut Hak Menyatakan Pendapat.Tetapi konon dipertimbangkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), langsung. Tidak melalui Hak Angket.Karena telah terdapat putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Juga putusan MA (Mahkamah Agung).
Dua lembaga peradilan tertinggi, MK, dan MA, telah me-nafi-kan persyaratan sebagai Calon Wapres. Putusan yang segaris lurus, tentang ke-tiada-an ijazah SMA sebagai persyaratan Calon Wakil Presiden. Seperti tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tercantum dalam pasal 169. Terdapat 20 persyaratan. Terutama kesehatan jasmani-ruhani, dan persyaratan administrasi. Salahsatu persyaratan administrasi, diatur dalam pasal 169 huruf r, tentang ijazah.
Secara tekstual dinyatakan, “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, … atau sekolah lain yang sederajat.” Persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, menjadi polemik.Selain UU Pemilu, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, juga diatur dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
Anehnya terdapat peraturan khusus, tercantum pada pasal 18 ayat (3). Secara tekstual dinyatakan, “Bukti kelulusan … dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.”Realitanya,Gibran memang tidak memiliki ijazah setara SMA dari dalam negeri. Juga tidak memiliki bukti kelulusan setara SMA di luar negeri.
Maka seolah-olah peraturan khusus pasal 18 ayat (3) memang disediakan untuk Gibran. Namun setiap peraturan PKPU wajib dibahas bersama Komisi II DPR-RI. Ironisnya, menurut Ketua Komisi II, pasal 18 ayat (3) tidak pernah dibahas. Terasa bagai pasal “selundupan,” penipuan sistematik, dan terstruktur. Realitanya dalam fakta persidangan Mahkamah Konstitusi, tidak ditemukan bukti ijazah (tanda tamat belajar) SMA sederajat.
Begitu pula pada gugatan PTUN di MA, Putusan Nomor 742K/TUN/2026. Berisi mengabulkan kasasi yang diajukan berkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan tingkat SMA Gibran. Dinyatakan tidak sah serta batal demi hukum. Maka sudah terdapat dua penetapan (MK, dan MA), yang memperkuat proses pemakzulan. DPR-RI tinggal menyelenggarakan paripurna sesuai amanat UUD pasal 7B ayat (5), dilanjutkan sidang MPR sesuai pasal 7B ayat (6).
Keputusan MPR harus disetujui dua-pertiga jumlah MPR yang hadir (minimal ¾ setara 435). Dipastikan kuorum akan diperoleh. Karena yang tidak pro pemakzulan, akan dianggap pro (terkait) penyadapan terhadap Presiden.
——— 000 ———
