Pemprov Jatim, Bhirawa – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur melalui UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Kediri menggelar Konsultasi Publik terkait Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah I (Kabupaten/Kota Kediri), pada akhir Oktober lalu.
Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi, menyerap aspirasi masyarakat, serta memastikan proyek berjalan aman, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi pengguna jalan.
Pemeliharaan berkala tahun ini mencakup dua paket pekerjaan prioritas. Paket pertama meliputi Ruas Bts. Kota Pare–Bts. Kota Kediri (Link 017), dengan penanganan Segmen 1 sepanjang ±4,300 km dan Segmen 2 sepanjang ±3,000 km.
Adapun paket kedua mencakup Ruas Bts. Kab. Jombang–Bts. Kota Pare (Link 013) sepanjang ±2,367 km, Jalan Cokroaminoto (Link 013.11K) sepanjang ±2,000 km, Jalan Gajah Mada (Link 013.15K) sepanjang ±1,563 km, serta Jalan Panglima Polim (Link 013.16K) sepanjang ±1,700 km.
Kedua paket pekerjaan mulai dilaksanakan pada Oktober dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Desember 2026. Percepatan ini dilakukan agar kondisi jalan sudah mantap sebelum lonjakan mobilitas masyarakat pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Kepala UPT PJJ Kediri, Ir. Ari Setijorini, S.T., M.T., menjelaskan bahwa secara teknis pekerjaan pengaspalan menggunakan metode pelapisan ulang (overlay). Pada paket pertama, pekerjaan menggunakan satu lapis, yaitu Asphalt Concrete – Wearing Course (AC-WC), sedangkan paket kedua menggunakan dua lapis, yaitu Asphalt Concrete – Binder Course (AC-BC) dan AC-WC.
“Dalam pelaksanaannya, kami mengutamakan keselamatan pengguna jalan melalui pemasangan rambu peringatan serta rekayasa lalu lintas agar pengerjaan tidak mengganggu aktivitas warga. Kami berharap pekerjaan ini dapat selesai sebelum Nataru 2026 dengan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya,” ujar Ari kepada Bhirawa, Senin (9/11/2026) pagi.
Ia juga mengimbau masyarakat yang terdampak pengerjaan untuk tidak ragu menyampaikan keluhan maupun masukan. “Apabila ada kendala di lapangan, masyarakat dapat melapor melalui call center resmi atau petugas pengawas di lokasi agar segera ditindaklanjuti,” tambahnya.
Dukungan juga datang dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi D DPRD Prov. Jatim, Khusnul Arif, S.Sos., menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) merupakan langkah mitigasi penting untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi dampak negatif selama konstruksi berlangsung.
“Melalui wadah konsultasi publik ini, kami berharap terjalin kolaborasi yang solid antara Muspika, OPD terkait, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pengerjaan ini agar manfaatnya dapat segera dirasakan kita semua,” tegas Khusnul.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Muspika, dan masyarakat, UPT PJJ Kediri optimistis pemeliharaan berkala ini berjalan lancar demi mewujudkan infrastruktur jalan yang aman, nyaman, dan mantap di Jawa Timur. [aya.kt]
