Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, dalam laporan Raperda APBD Jatim 2027, Kamis (5/11). gege bagus s/bhirawa.
PAD Jawa Timur Masih Bergantung Pajak Kendaraan
DPRD Jatim, Bhirawa. – Kemandirian fiskal Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penopang utama APBD masih sangat bergantung pada pajak kendaraan bermotor. Kondisi ini dinilai rentan seiring peralihan masyarakat menuju kendaraan listrik.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, mengungkapkan struktur PAD Jawa Timur masih didominasi pajak daerah dengan kontribusi mencapai 75,8 persen.
Empat sumber utamanya berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp4,95 triliun, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp3,2 triliun, Pajak Rokok Rp3,07 triliun, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp2,08 triliun.
Menurutnya, ketergantungan terhadap sumber penerimaan tersebut menyimpan risiko bagi keberlanjutan fiskal daerah. Terlebih, perkembangan kendaraan listrik berpotensi mengubah basis penerimaan pajak yang selama ini menjadi andalan Pemprov Jatim.
“Basis pajak tersebut rentan terhadap pergeseran ke kendaraan listrik, pembagian opsen kepada kabupaten/kota sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dan pelemahan daya beli,” ungkap Lilik dalam laporan Banggar terhadap Raperda APBD Jatim 2027, Kamis (5/11).
Persoalan lainnya, lanjut politisi PKS ini, pertumbuhan PAD Jawa Timur dalam rancangan APBD 2027 dinilai masih stagnan. PAD diproyeksikan sebesar Rp17,686 triliun atau hanya tumbuh sekitar 0,2 persen dibandingkan P-APBD 2026 yang mencapai Rp17,649 triliun.
Padahal, perekonomian Jawa Timur tumbuh 5,84 persen pada Semester I 2026. Realisasi pendapatan daerah pada 2025 juga mencapai 104,65 persen dari target.
Banggar menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Pemprov Jatim untuk lebih agresif menggali sumber-sumber pendapatan baru. Pemerintah daerah tidak bisa terus mengandalkan pola intensifikasi penerimaan yang sama tanpa inovasi dalam memperluas basis pendapatan.
Karena itu, Banggar merekomendasikan Pemprov Jatim menyusun peta potensi dan kesenjangan pajak atau tax gap untuk setiap jenis pajak, terutama PKB dan BBNKB.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemutakhiran data kendaraan, penagihan tunggakan pajak, serta digitalisasi layanan Samsat. Target PAD juga didorong dapat melampaui angka yang ditetapkan dalam APBD sebagai penyangga fiskal daerah, tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, Pemprov Jatim diminta menyiapkan kebijakan antisipatif terhadap peralihan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik. Sinergi pemungutan opsen PKB, BBNKB, dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) bersama pemerintah kabupaten/kota juga perlu diperkuat.
Di sisi lain, Banggar menyoroti masih rendahnya kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD, yakni hanya 2,8 persen. Sekitar 85 persen dari kontribusi tersebut berasal dari PT Bank Jatim.
Banggar juga meminta Pemprov mengevaluasi kinerja BUMD yang belum optimal menyumbang pendapatan, termasuk menuntaskan tunggakan dividen PT Jatim Grha Utama (JGU) serta mengoptimalkan aset milik daerah yang belum produktif melalui skema sewa maupun kerja sama pemanfaatan.
“Pemprov Jatim tidak lagi bekerja apa adanya atau business as usual. Energi inovasi dalam ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD harus dikuatkan,” tegas Lilik.
Melalui rekomendasi tersebut, Banggar berharap kemandirian fiskal Jawa Timur tidak hanya terlihat dari besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, tetapi juga ditopang sumber penerimaan yang beragam, berkelanjutan, dan tidak rentan terhadap perubahan ekonomi maupun teknologi. (geh*)
