Anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo.
DPRD Jatim, Bhirawa. – Sebanyak 13 jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau setara eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih kosong. Kondisi ini menjadi sorotan Komisi A DPRD Jatim karena dinilai berpotensi mengganggu efektivitas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama jika pengisian pejabat definitif terus tertunda.
Anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo menilai, jumlah jabatan kosong tersebut cukup besar dan semestinya bisa diantisipasi melalui perencanaan manajemen kepegawaian yang lebih baik. Terlebih, Pemprov Jatim telah memiliki sistem digital untuk memantau data dan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
Menurut politikus Partai Golkar itu, sistem kepegawaian seharusnya mampu mendeteksi potensi kekosongan jabatan, termasuk akibat pejabat yang memasuki masa pensiun. Dengan begitu, proses seleksi dan pengisian jabatan dapat dipersiapkan jauh sebelum posisi tersebut ditinggalkan.
“Padahal, melalui sistem tersebut, masa pensiun maupun potensi kekosongan jabatan seharusnya sudah dapat diketahui jauh-jauh hari,” tegasnya.
Freddy menyebut, pemantauan idealnya dilakukan tiga hingga empat bulan sebelum pejabat memasuki masa persiapan pensiun (MPP). Langkah itu penting agar pemerintah tidak terlambat menyiapkan pengganti dan membiarkan jabatan strategis kosong terlalu lama.
“Kalau berbasis sistem sudah terlaksana, tapi masih terlambat, ya untuk apa digitalisasi itu,” ujarnya.
Sejumlah jabatan yang masih kosong di antaranya Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Dr Saiful Anwar Malang, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jatim, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Jatim, serta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jatim yang akan memasuki masa purna tugas.
Selain itu, enam jabatan telah menyelesaikan tahapan seleksi terbuka dan tinggal menunggu pengumuman hasil. Keenam posisi tersebut meliputi Kepala Dinas Perkebunan Jatim, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim, Kepala Bakorwil Pamekasan, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, serta Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setdaprov Jatim. Dua posisi Staf Ahli juga masih kosong.
Freddy turut mengkritisi praktik rangkap jabatan melalui penunjukan pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, penunjukan Plt memang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Namun, mekanisme tersebut tidak boleh menjadi solusi permanen.
“Jabatan rangkap itu tidak boleh lebih dari tiga bulan,” katanya.
Ia mengingatkan, penunjukan Plt harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk kesesuaian kedudukan dan jenis jabatan. Terlebih, jika pejabat dari jabatan fungsional diberi tugas tambahan untuk menjalankan jabatan struktural.
Karena itu, Freddy mendesak Pemprov Jatim segera menyiapkan pengisian jabatan definitif. Proses tersebut, tegasnya, harus mengedepankan prinsip meritokrasi dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi.
“Yang penting sekarang untuk mengisi jabatan kosong itu harus mengedepankan meritokrasi atau kompetensi. Itu ada diatur di Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono mengatakan, pengisian jabatan kosong tengah dibahas secara bertahap. Sejumlah posisi, baik eselon III maupun eselon II, sudah masuk dalam pembahasan.
“Yang menjadi kewenangan Ibu Gubernur kan eselon II, sudah sebagian diputuskan. Nanti mungkin secara bertahap akan dilakukan pelantikan,” katanya.
Adhy mengakui terdapat 13 jabatan eselon II yang kosong. Meski demikian, ia memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan dengan dukungan pejabat yang menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengatakan, pengisian JPT pratama terus dilakukan secara bertahap. Enam jabatan telah menyelesaikan seleksi terbuka dan tinggal menunggu pengumuman hasil.
“Termasuk kemarin sudah enam yang selesai seleksi terbukanya. Tinggal pengumuman saja. Untuk JPT Pratama, sampai sekarang ada lagi empat jabatan yang kosong. Kemudian sampai akhir tahun, Desember nanti, diperkirakan ada lima jabatan lagi yang kosong,” ujarnya.
Perempuan yang akrab disapa Yuyun itu menjelaskan, bertambahnya jabatan kosong tidak terlepas dari banyaknya ASN yang memasuki masa purna tugas. Pemprov Jatim, kata dia, terus berupaya melakukan pengisian agar kebutuhan organisasi tetap terpenuhi.
Menurut Yuyun, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pada posisi strategis menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran program pembangunan dan pelayanan publik.
Ia memastikan, kekosongan sementara masih dapat diantisipasi melalui penunjukan Plt. Skema rangkap jabatan tersebut dinilai membantu menjaga keberlangsungan tugas organisasi sembari menunggu pengisian pejabat definitif.
“Menurut saya, itu tidak terlalu menjadi masalah karena masih bisa di-handle dengan segera ditunjuknya Plt. Perangkapan jabatan Plt juga sedikit banyak membantu. Apalagi dengan adanya digitalisasi pemerintahan, itu mempermudah kita dalam melaksanakan tugas,” ungkapnya. (geh*)
