Bondowoso, Bhirawa. – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. Sumail Abdullah menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian kawasan hutan. Hal tersebut ditegaskannya saat menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Cafe Persahabatan, Bondowoso, Sabtu (7/11).
Sumail menyampaikan bahwa keberhasilan program rehabilitasi lingkungan sangat bergantung pada kesadaran kolektif antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin membangun kesadaran bersama untuk menjaga ekologi dan ekosistem, khususnya pada lahan-lahan kritis maupun kawasan perhutanan yang membutuhkan reboisasi,” ujar Sumail saat dikonfirmasi usai acara.
Dalam program RHL tersebut kata dia, setiap kelompok masyarakat atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mendapatkan alokasi sekitar 35.000 bibit tanaman. Jenis bibit yang diberikan mencakup tanaman berkayu hingga tanaman produktif penghasil buah seperti petai, yang disesuaikan dengan petunjuk teknis (Juknis).
Sumail menjelaskan bahwa seluruh proses pengelolaan, mulai dari penyemaian hingga perawatan, dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani dengan pengawasan berkelanjutan.
“Bibit-bibit ini mereka semaikan dan pelihara sendiri secara mandiri, dengan pendampingan (monitoring) dari Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Menanggapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), politisi Partai Gerindra ini meminta jajaran terkait memperkuat langkah edukasi dan pencegahan di tingkat tapak.
Ia mendorong pengoptimalan peran Manggala Agni dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.
“Masyarakat yang memiliki tradisi membuka lahan dengan cara membakar harus diberi pemahaman bahwa tindakan tersebut sangat merugikan dan berisiko memicu api tak terkendali, terutama di cuaca ekstrem. Hutan ini tidak bisa hanya mengandalkan personel kementerian, tetapi harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Selain isu pencegahan karhutla, Sumail juga menampung berbagai keluhan dari para anggota LMDH di Bondowoso. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian di antaranya kepastian akses pupuk bersubsidi melalui pemutakhiran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kejelasan hak kelola lahan jangka panjang, serta keberlanjutan sistem agroforestri.
Sumail menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mencari solusi atas keluhan tersebut bersama kementerian terkait, agar masyarakat tepi hutan mendapatkan manfaat ekonomi secara legal dan memadai.
“Sesuai dengan arahan Presiden, masyarakat yang berbatasan dengan hutan diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menikmati dampak ekonominya. Prinsipnya adalah hidup berdampingan, hutan tetap lestari, dan kesejahteraan masyarakat meningkat,”pungkas Sumail. [san.hel]
