Surabaya, Bhirawa – Dosen Program Architecture of Sustainable Housing and Real Estate Universitas Kristen (UK) Petra menilai pembangunan rumah subsidi perlu memperhatikan aspek kelayakan ruang, kualitas bangunan, serta keberlanjutan lingkungan.
Ketidakpastian ekonomi dengan keluhan “in this economy”, mewujudkan impian punya rumah sendiri terasa makin jauh dari realitas, dengan konsep hunian berukuran kecil atau micro-housing seluas 18 meter persegi masih berpeluang diterapkan secara optimal apabila dirancang dalam bentuk hunian vertikal, seperti rumah susun (rusun) atau apartemen. Sabtu, (7/11/2026)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan rencana peningkatan program bedah rumah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal, serta penyaluran rumah subsidi pada tahun ini. Upaya tersebut menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).
Dosen Program Architecture of Sustainable Housing and Real Estate Universitas Kristen (UK) Petra, Dr. Bramasta Putra Redyantanu, S.T., M.T., mengatakan keterbatasan luas bangunan tidak selalu menjadi kendala dalam menciptakan hunian yang layak. “Optimalisasi ruang perlu dilakukan dengan mempertimbangkan volume bangunan dan kebutuhan aktivitas penghuni, bukan hanya berpatokan pada luas lantai,” jelasnya.
Redy sapaan akbarnya menilai konsep rumah tapak dengan luas 18 meter persegi akan menghadapi tantangan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan ruang, karena desain rumah tetap harus menyediakan fasilitas sekunder seperti ruang tamu, sehingga ruang gerak penghuni menjadi terbatas.
“Pada rumah tapak, desain perlu mempertahankan fasilitas sekunder seperti ruang tamu, ruang gerak justru terasa sempit. Sedangkan dalam bentuk hunian vertikal, kebutuhan tersebut bisa diakomodasi lewat area bersama seperti koridor, balkon, dan taman bersama. Dengan begitu, luas ruangan dalam rumah bisa dimaksimalkan untuk aktivitas sehari-hari,” urainya.
Menurut Redy, penyediaan rumah terjangkau tidak cukup hanya mengutamakan efisiensi biaya dan optimalisasi tata ruang. Pemerintah juga perlu memperhatikan pemilihan material serta teknik konstruksi yang ramah lingkungan untuk mewujudkan hunian yang sehat dan berkelanjutan.
Selain material daur ulang, penerapan teknik konstruksi kering juga dinilai memiliki peluang lebih besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dibandingkan konstruksi basah yang menggunakan material seperti bata.
“Ada pilihan untuk menggunakan baja supaya nantinya bisa dengan mudah dibongkar pasang untuk keperluan reuse dan reconstruction di masa depan, tidak hanya hemat secara biaya, tapi juga ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan material bangunan baru,” jelasnya.
Redy menegaskan, penyediaan hunian terjangkau harus tetap memperhatikan kualitas hidup masyarakat dan dampak terhadap lingkungan, optimalisasi hunian vertikal, penggunaan material daur ulang, serta penerapan konstruksi kering dapat menjadi alternatif dalam pengembangan rumah subsidi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
“Dengan cara ini, program penyediaan rumah bagi masyarakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga mampu menghadirkan hunian yang layak, sehat, terjangkau, dan ramah lingkungan,” imbuhnya. [ren.wwn]
