Bojonegoro, Bhirawa – Angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada 2026 tercatat turun menjadi 10,69 persen, dari sebelumnya 11,49 persen. Penurunan sebesar 0,80 poin persentase tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro untuk terus memperkuat program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan capaian tersebut saat membacakan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (28/10/2026).
Dalam penyampaian jawaban tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. Anggaran daerah diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Nurul Azizah menekankan, penyesuaian terhadap kemampuan fiskal daerah perlu diimbangi dengan penetapan prioritas belanja yang tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga.
“APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan untuk menjaga pelayanan publik, menggerakkan perekonomian, memperkuat pembangunan desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” demikian penegasan dalam materi jawaban Bupati yang disampaikan Nurul Azizah.
Selain penentuan prioritas anggaran, Pemkab Bojonegoro juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang terukur, serta pengawasan penggunaan anggaran. Ketiga aspek tersebut diperlukan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu indikator yang perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan berkelanjutan. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan tren penurunan tersebut, tetapi juga memperluas jangkauan program agar kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh manfaat pembangunan secara lebih merata.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya tersebut. Melalui penyusunan APBD yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Pemkab Bojonegoro berharap program pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas layanan dasar dapat berjalan secara berkesinambungan. [bas.kt]
