Perhutanan Sosial Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Investasi Hijau Menggeliat di Jawa Timur Selatan

“Safari perhutanan sosial berarti melakukan perjalanan menitipkan hutan kepada masyarakat untuk dikelola dimanfaatkan dengan baik menjaga amanah. Bismillah yang berkolaborasi hari ini antara masyarakat pemerintah dan investor bisa kolaborasi dengan saling menjaga amanah saling jujur saling terbuka saling transparan menguntungkan banyak orang tapi tidak menyakiti alam”

Investasi hijau mulai menggeliat di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jawa Timur bersama Ditjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan mendorong pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial melalui investasi hijau berbasis ekowisata di kawasan pantai Malang Selatan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan Safari Perhutanan Sosial, yang salah satu titik pengembangannya menyasar Areal Kerja Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial Kelompok Tani Hutan (KTH) Bangkit Sejahtera di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, serta Wisata Alam Pantai Tanjung Penyu KTH Harapan Pertiwi, Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Sabtu (26/9).

“Safari Perhutanan Sosial ini kami dorong untuk menggeliatkan investasi hijau melalui pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial. Masyarakat sebagai pemegang hak kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dapat menggandeng investor sebagai mitra usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan, dengan tetap menjaga kelestarian hutan,” ujar Jumadi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.

Keseriusan pengembangan investasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KTH Bangkit Sejahtera dengan CV Wahaha Karya. Kegiatan tersebut juga diisi paparan rencana investasi kemitraan dan peletakan batu pertama pembangunan Kalimara Beach Resort dengan arsitektur konstruksi dalam bentuk Eco Preserve Landscape.

Dalam rencana pengembangan Kalimara Beach Resort, luas kegiatan mencapai sekitar 42 hektare yang mencakup tiga kawasan pantai, yakni Pantai Lengguk, Pantai Kanjaran dan Watu Lepek. Sementara luas pembangunan sarana dan prasarana pendukung direncanakan sekitar empat hektare atau 9,5 persen dari total areal.

Pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada 2026 meliputi pembangunan jalan lingkungan, main gate, main office, fasilitas umum, tenant dan camping ground. Selanjutnya pada 2027 akan dikembangkan panoramic cafe, playground area serta kegiatan reboisasi. Sedangkan pada 2028 direncanakan pembangunan cabin villa yang disertai kegiatan reboisasi.

Selain itu, pengelola akan melakukan penambahan tutupan hutan, penataan pantai, pembangunan sarana prasarana wisata pantai semi permanen yang ramah lingkungan, serta pemberdayaan anggota KTH dan masyarakat setempat.

Pada lokasi selanjutnya tepatnya di Pantai Tanjung Penyu, penyelenggaraan Safari Perhutanan Sosial menjadi momentum yang menandai peresmian operasional Wisata Alam Hutan Pantai Tanjung Penyu yang merupakan kemitraan usaha Kelompok Perhutanan Sosial KTH Harapan Pertiwi dengan Wisata Petik Madu. Dalam rangkaian tersebut, dilakukan pula pelepasliaran 80 tukik hasil penetasan telur secara alami atas penyu yang mendarat di areal Pantai Tanjung Penyu. Tukik yang dilepas berjenis tukik sisik dan lekang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian ekosistem hutan pantai di tengah pengembangan kawasan wisata.

Jumadi menjelaskan, pengembangan ekowisata menjadi salah satu pilihan usaha yang potensial karena kawasan pantai Malang Selatan memiliki bentang alam yang eksotis. Sejumlah kawasan potensial tersebut berada dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang dikelola oleh masyarakat setempat melalui skema perhutanan sosial.

“Kami ingin ada keseimbangan hidup. Kami tidak bisa sendiri dalam menjaga kelestarian hutan. Kami membutuhkan masyarakat untuk bersama-sama menjaganya. Salah satunya melalui pengembangan investasi hijau dan ekowisata, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga sekaligus menjadi skema pengembangan usaha yang baik,” katanya.

Jumadi menilai pengembangan usaha tersebut memiliki momentum seiring semakin terbukanya akses menuju kawasan selatan Jawa Timur. Jalan Lintas Selatan (JLS) yang telah terhubung dengan sejumlah akses jalan utama dinilai dapat mendukung mobilitas wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar hutan.

“Petani hutan pemegang persetujuan perhutanan sosial merupakan pemegang hak kelola kawasan. Dalam mengembangkan usaha, mereka dapat menggandeng investor sebagai mitra kelola sehingga nilai tambah dan pendapatan KTH meningkat, namun kelestarian hutan tetap menjadi prinsip utama,” jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan hingga Agustus 2026, terdapat 25 SK persetujuan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Konservasi di Kabupaten Malang dengan penerima manfaat 12.067 kepala keluarga dan luas areal kerja mencapai 11.669,30 hektare.

Dari jumlah tersebut, 10 KTH memiliki areal kerja yang mencakup kawasan garis pantai. Di antaranya Pantai Tiga Warna, Pantai Gatra, Teluk Asmara, Goa Cina, Watu Leter, Tanjung Penyu, Lengguk, Kanjaran dan Watu Lepek.

Green New Growth Economic Pole
Perhutanan sosial merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak hanya memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan, menekan pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. Melalui kebijakan ini, negara memberikan akses agar kawasan hutan dapat dimanfaatkan sebagai modal kegiatan ekonomi produktif secara lestari oleh masyarakat.

Hingga September 2026, Jawa Timur mencatat 438 SK Perhutanan Sosial dengan total luasan 196.213,28 hektare dan penerima manfaat mencapai 136.422 KK. Dari kelompok tersebut, terdapat 892 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang mengembangkan berbagai kegiatan, mulai dari pemanfaatan hasil hutan, jasa lingkungan, agroforestri, silvofishery hingga ekowisata.

Pengembangan perhutanan sosial di Malang Selatan ini didorong melalui kolaborasi pentahelix dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan unsur lainnya. Sinergi pemanfaatan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang terintegrasi dengan infrastruktur strategis, termasuk Jalan Lintas Selatan (JLS), dinilai dapat mengkatalisasi sektor ekowisata dan mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis lingkungan atau Green New Growth Economic Pole.

Ekosistem ini semakin diperkuat dengan kehadiran infrastruktur jalan arteri dan radial koridor utara-selatan yang mendukung mobilisasi logistik, barang, dan jasa. Integrasi kawasan dan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemulihan ekologi dalam satu lanskap pembangunan, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau.

Gelaran Safari Perhutanan Sosial di Malang Selatan turut dihadiri Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Apri Dwi Sumarah, Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Jumadi serta musisi yang juga pemerhati dengan kepedulian tinggi terhadap pelestarian ekosistem, Akhadi Wira Satriaji atau Kaka Slank.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Ditjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Apri Dwi Sumarah menegaskan, perhutanan sosial tidak berhenti pada pemberian akses pengelolaan kawasan kepada masyarakat.

“Perhutanan sosial bukan hanya sekadar akses terhadap masyarakat. Tapi juga membangun masyarakat untuk sejahtera, kesempatan dunia usaha untuk berkolaborasi, kesempatan ibu-ibu dan generasi muda untuk membangun ekonomi baru, serta kesempatan alam untuk lestari,” katanya.

Melalui kemitraan antara KTH dan investor, pengembangan ekowisata diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekaligus memberikan insentif ekonomi untuk menjaga kawasan hutan dan pesisir secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, ia turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inovasi yang terus dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur. Ia menyoroti keberhasilan gelaran Jambore Perhutanan Sosial yang merupakan kali pertama di Indonesia, disusul dengan inisiatif Safari Perhutanan Sosial hari ini yang juga menjadi pionir dan satu-satunya di tanah air.

Atas capaian tersebut, Apri memberikan pernyataan pamungkas mengenai posisi strategis Jawa Timur di tingkat nasional. “Jawa Timur kini tidak hanya mengambil peran strategis sebagai gerbang baru Nusantara, tetapi juga telah mengukuhkan diri sebagai Rumah Perhutanan Sosial. Oleh karena itu, bagi siapa pun yang ingin belajar tentang perhutanan sosial, maka tempat belajarnya adalah di Jawa Timur,” pungkasnya. [ina]