DPRD Surabaya, Bhirawa. – Tekanan fiskal menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya 2027.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan sejumlah program pelayanan dasar tetap berjalan, namun di saat yang sama harus dilakukan penajaman sasaran penerima manfaat dan efisiensi belanja pemerintah.
Hal itu disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian nota keuangan RAPBD 2027, Senin (28/9/2026).
Eri mengatakan, kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh membuat program pendidikan gratis, kesehatan gratis, maupun penanganan rumah tidak layak huni terhenti.
“Saya sampaikan kepada warga, dalam kondisi anggaran dengan tekanan fiskal seperti ini, sungguh-sungguh tidak boleh berhenti sama sekali. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak huni, itu harus tetap berjalan,” kata Eri.
Namun, keterbatasan kemampuan APBD membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas. Eri mencontohkan kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni yang menurutnya membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar jika seluruh persoalan ingin dituntaskan.
“APBD itu hanya pemantik. Rumah tidak layak huni saja dibutuhkan sekitar Rp600 miliar kalau kita akan memperbaiki semuanya. Maka kita harus bisa menentukan prioritas,” ujarnya.
Penajaman juga akan dilakukan terhadap sasaran bantuan sosial. Eri menegaskan, pemerintah akan lebih memprioritaskan warga yang benar-benar tinggal di Surabaya, bukan semata-mata berdasarkan kepemilikan KTP Surabaya.
“Kalau ada warga Surabaya yang KTP-nya Surabaya, tetapi sudah tinggal di Gresik karena kantornya di Gresik dan bekerja di sana, ini yang mana yang kita berikan? Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” tegasnya.
Kebijakan serupa, menurut Eri, perlu diterapkan dalam persoalan akses pendidikan. Ia menyoroti adanya kondisi ketika anak yang benar-benar tinggal di suatu lingkungan justru kehilangan kesempatan bersekolah karena adanya peserta didik yang bukan keluarga inti atau tidak tinggal di kawasan tersebut.
“Maka saya berharap, ayo dibuka semuanya. Hari ini kita hanya untuk warga Kota Surabaya. Itu pilihan yang berat, tetapi kami tidak bisa memenuhi semuanya. Kami mengutamakan orang yang tinggal di Surabaya,” katanya.
Selain bantuan dan pendidikan, Pemkot Surabaya juga akan mengevaluasi belanja kendaraan dinas. Eri mengatakan kendaraan operasional berbahan bakar minyak akan dikurangi dan penggunaan mobil listrik akan dilanjutkan pada 2027, terutama untuk kepala dinas.
“Mobil-mobil yang membutuhkan solar dan bensin akan kita evaluasi. Yang memegang kendaraan nanti juga tidak semuanya dinas. Yang memegang hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik,” jelasnya.
Sementara kendaraan operasional tetap disediakan untuk perangkat daerah yang memang membutuhkan, seperti Satpol PP maupun kendaraan operasional pekerjaan infrastruktur.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiar Rifai mengatakan, RAPBD 2027 yang disampaikan wali kota diproyeksikan mencapai sekitar Rp12,8 triliun.
Setelah penyampaian nota keuangan, tahapan berikutnya adalah pemandangan umum fraksi, jawaban wali kota, hingga pembahasan RAPBD.
“Pembahasannya akan panjang, mulai 9 Oktober sampai 9 November. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Bahtiar.
Ia menegaskan DPRD mendukung program prioritas Pemkot Surabaya yang berpihak kepada masyarakat. Salah satunya penanganan rumah tidak layak huni yang saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit melalui program Pemkot, ditambah dukungan Kementerian Perumahan sekitar 2.000 unit.
“Kalau dikoneksikan, nantinya ada hampir 5.000 rumah tidak layak huni yang bisa dimanfaatkan. Ada juga bantuan pendidikan dan kesehatan. Apapun program yang pro-rakyat, tentunya DPRD akan mendukung,” pungkasnya. [dre.hel]
