Kab Pasuruan, Bhirawa – Upaya pemerintah untuk mengejar target swasembada susu nasional mulai difokuskan ke sentra-sentra peternakan rakyat.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah Kabupaten Pasuruan. Pemerintah pusat bersama DPR kini menyiapkan skema bantuan pembelian sapi perah serta mendorong penyediaan lahan hijauan demi menjamin ketersediaan pakan.
Langkah tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di KUD Sukamakmur, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Senin (28/9).
Dalam forum tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyerap aspirasi pengurus koperasi dan para peternak lokal.
Persoalan yang dihadapi sektor persusuan nasional dinilai sangat mendasar. Saat ini, produksi susu segar dalam negeri (SSDN) baru mampu memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan nasional, sedangkan 80 persen sisanya masih bergantung pada impor.
Titiek Soeharto menegaskan peningkatan produksi susu lokal tidak bisa sekadar dilakukan dengan mendatangkan sapi perah dari luar negeri, melainkan harus diimbangi dengan kepastian ketersediaan pakan.
“Tidak hanya mendatangkan sapi-sapi impor yang begitu banyak, tetapi juga harus dipikirkan kalau sapi itu datang, dia makan apa. Tentu, pakannya harus disediakan. Harus ada lahan hijauan,” ujar Titiek.
Menurut Titiek, penyediaan lahan pakan harus masuk dalam perencanaan terpadu program swasembada.
Ia mendorong keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, dan pemilik lahan lainnya melalui kerja sama skema pemanfaatan lahan hingga ratusan ribu hektare.
Terkait aspirasi pembatasan impor susu, Titiek menilai produksi lokal tetap harus menjadi prioritas utama. Kendati demikian, impor masih belum dapat dihentikan sepenuhnya selama pasokan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan gizi masyarakat.
“Kita semua penginnya produksi lokal. Tapi kalau lokalnya belum memenuhi, sementara kita butuh susu untuk anak-anak ini supaya cerdas, mau tidak mau ada impor, tetapi harus dibatasi,” jelas Titiek.
Pihaknya menambahkan, pembatasan impor juga krusial untuk melindungi harga jual di tingkat peternak, termasuk dengan mempertimbangkan usulan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menjelaskan pemerintah sedang merancang skema bantuan uang muka pembelian sapi perah guna menambah populasi ternak nasional.
Dalam simulasinya, untuk seekor sapi impor seharga Rp 50 juta, pemerintah diusulkan menanggung bantuan uang muka sebesar Rp 30 juta beserta asuransi.
Sisanya, sekitar 40 persen, dapat ditanggung peternak melalui fasilitas pembiayaan yang disiapkan. Bantuan juga mencakup pembenahan kandang dan peralatan.
“Skemanya bukan kredit pembiayaan, tetapi uang muka bantuan untuk pembelian sapi,” urai Agung.
Ia mengungkapkan, Kementerian Pertanian telah bersurat ke Kementerian Keuangan pada 22 September lalu untuk pengajuan alokasi anggaran tersebut, yang diharapkan masuk dalam pembahasan APBN 2027.
Selain Australia dan Selandia Baru, pemerintah juga mulai membuka akses impor sapi dari Amerika Serikat, Chile, Uruguay, hingga Afrika guna membuka kompetisi harga.
Agung juga menyoroti peluang pasar dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana kandungan susu segar dalam menu telah dinaikkan hingga minimal 80 persen.
“Koperasi peternak diharapkan dapat mengambil peran tidak hanya sebagai pengumpul, tetapi juga pengolah susu pasteurisasi untuk memasok kebutuhan dapur MBG,” urai Agung.
Di sisi lain, Kabupaten Pasuruan memiliki keunggulan lokal yang siap disinergikan dengan program nasional.
Bupati Pasuruan, HM Rusdi Sutejo menyampaikan riset Genom Sapi Grati telah selesai dilakukan dan kini dalam tahap pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Sapi Grati memiliki keunggulan unik karena mampu beradaptasi dan berproduksi baik di wilayah dataran rendah bersuhu hangat, seperti Kecamatan Grati yang berada hanya beberapa meter di atas permukaan laut.
Hal ini berbeda dari sapi perah impor pada umumnya yang membutuhkan habitat dataran tinggi berudara dingin.
“Di samping pantai pun bisa menghasilkan susu yang banyak, asupan makanan lebih sedikit, dan tahan penyakit. Hanya ada di Grati,” kata Mas Rusdi sapaan akrabnya.
Pemkab Pasuruan menyatakan siap mendukung penuh pemanfaatan teknologi genetika Sapi Grati untuk dikembangkan ke daerah lain apabila dibutuhkan dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Ketua KUTT Suka Makmur, Evi Zainal Abidin mengatakan penguatan koperasi perlu dibangun melalui kemitraan yang sehat dengan industri.
“Industri dan koperasi sudah selayaknya menjadi mitra strategis yang saling membesarkan. Kemitraan yang sehat akan membuka ruang agar peternak berkembang, koperasi semakin kuat, dan industri mendapatkan pasokan susu yang berkualitas,” tegas Evi.
Menurutnya, KUTT juga terus mendorong peningkatan nilai tambah melalui pengembangan produk olahan susu. Namun, ketersediaan pakan tetap menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlanjutan usaha peternak.
“Tentu sumber pakan dan bahan baku pakan menjadi salah satu kunci berkembangnya peternakan sapi perah di Indonesia. Kalau pakan tersedia dan kemitraan berjalan baik, peternak memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan usahanya,” papar Evi. [hil.gat]
