Kota Batu, Bhirawa – Pembahasan ketahanan pangan saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi petani sebagai pelaku utama. Karena profesi sebagai petani memiliki risiko yang tidak sedikit. Hal ini dikatakan Wali Kota Batu, Nurochman dalam acara Rembug Paripurna (RP) Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional 2026 di Graha Pancasila, Balai Kota Batu selama empat hari hingga Senin (21/9/2026).
Dalam acara ini, sebanyak 2500 delegasi KTNA membahas regenerasi petani, keberlanjutan lahan, serta tata niaga pangan. Mereka berkomitmen membahas masa depan pertanian Indonesia yang tidak cukup hanya diukur dari peningkatan produksi pangan.
Keberlanjutan lahan, kesejahteraan petani, regenerasi, hingga kepastian pasar menjadi pekerjaan besar yang dibahas dalam Rembug RP KTNA Nasional 2026 di Kota Batu. Mereka mempertanyakan kesejahteraan petani dan lahannya tetap terjaga.
“Apakah anak-anak muda mau meneruskan pertanian itu, dan apakah hasil pertanian memiliki pasar yang memberikan nilai yang layak bagi mereka?” tanya Nurochman.
Ia mengaku memahami kondisi tersebut karena dirinya memiliki latar belakang sebagai petani. Karena itu kondisi petani saat ini harus menjadi perhatian. Apalagi di Kota Batu selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pertanian dengan apel sebagai salah satu komoditas khasnya.
Pemkot Batu mulai mendorong pola pertanian yang lebih adaptif melalui program Smart and Integrated Farming atau pertanian cerdas dan terpadu. Nurochman mengatakan bahwa keberadaan teknologi diarahkan bukan untuk menggantikan peran petani. Melainkan membantu mereka bekerja lebih efektif, meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas hasil, sekaligus mendukung pengambilan keputusan.
“Dengan teknologi tentu harus dimanfaatkan untuk membantu petani bekerja lebih efektif, meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas, dan mengambil keputusan dengan lebih baik,” jelas Cak Nur, panggilan akrab Nurochman.
Namun demikian modernisasi pertanian tetap harus berjalan berdampingan dengan pengalaman petani. Sebab, pengetahuan yang terbentuk dari pengalaman di lapangan dinilai tetap menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian.
Profesi sebagai petani memiliki risiko yang tidak sedikit. Dimulai dari risiko terhadap ketergantungan cuaca, ancaman gagal panen, biaya produksi, fluktuasi harga, hingga ketidakpastian pasar.
Hal ini akan berpengaruh besar terhadap permasalahan regenerasi petani. “Ketahanan pangan sesungguhnya adalah regenerasi petani yang harus menjadi komitmen kita. Keberlanjutan ketahanan pangan tidak akan terlepas dari keberadaan generasi muda yang mau melanjutkan profesi petani,” tambah Cak Nur.
Diharapkan, Rembug Paripurna KTNA Nasiknal tidak berhenti pada agenda organisasi dan pemilihan kepemimpinan periode 2026–2031. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran pengetahuan, pengalaman, teknologi, sekaligus solusi atas persoalan pertanian di daerah.
“Kebijakan pemerintah pusat perlu diterjemahkan hingga tingkat daerah sehingga bisa benar-benar dirasakan oleh petani,” tambah Cak Nur.
Ditambahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Jenderal TNI (Purn) Dr Ir Suwandi menekankan pentingnya penguatan kelembagaan petani. Menurutnya, kelembagaan menjadi salah satu kunci menjaga keberlanjutan swasembada pangan.
Produksi beras nasional dalam setahun terakhir meningkat sekitar 4 juta ton atau 12 persen. Meskipun produksi meningkat, Suwandi mengakui bahwa tata niaga beras masih menjadi tantangan.
Pemerintah mendorong pengawasan rantai pasok pangan untuk mengurangi disparitas harga yang berpotensi merugikan petani maupun konsumen. “Pemerintah juga mengimbau seluruh jajaran KTNA dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta ketelitian dalam membeli produk pangan,” ujar Suwandi. [nas.kt]