Pemprov Jatim, Bhirawa – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur dalam mengawal pembangunan, pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pernyataan itu disampaikan Adhy saat mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pembukaan Pendalaman Tugas atau Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir. Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur.
Adhy mengatakan, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai regulasi terbaru serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, pemahaman tersebut penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD agar berjalan lebih optimal.
“Pendalaman tugas ini menjadi ruang yang penting untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap regulasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kapasitas yang semakin kuat, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dijalankan secara lebih optimal,” kata Adhy.
Ia menambahkan, hubungan yang harmonis dan produktif antara Pemprov Jatim dan DPRD menjadi fondasi penting untuk menjaga kesinambungan program prioritas pembangunan.
“Sinergi eksekutif dan legislatif sangat menentukan kualitas kebijakan pembangunan daerah. Hubungan yang harmonis dan produktif akan mempercepat pelaksanaan program prioritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi strategis. Materi itu antara lain pendidikan politik dalam penguatan tugas dan fungsi DPRD yang disampaikan Direktorat Politik Dalam Negeri serta optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.
Bimtek juga membahas arah kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Selain itu, peserta memperoleh materi mengenai tugas dan fungsi DPRD dalam perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta kebijakan anggaran dan geopolitik ekonomi daerah dari Badan Anggaran DPR RI.
Menindaklanjuti arahan Sekjen Kemendagri, Adhy menyatakan Pemprov Jatim berkomitmen memperkuat efisiensi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Ia menilai pendampingan dari KPK dan Kemendagri penting untuk menyamakan pemahaman Pemprov bersama DPRD Jatim mengenai ketentuan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Kesamaan pemahaman terhadap regulasi dinilai dapat mencegah kesalahan administratif maupun potensi tindak pidana korupsi.
“Pemprov Jatim siap menindaklanjuti arahan Bapak Sekjen Kemendagri. Pendampingan dari KPK dan Kemendagri sangat penting agar kita semakin memahami aturan main dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya pada tata kelola anggaran daerah,” ujar Adhy usai menghadiri pembukaan bimtek.
Adhy juga menyambut baik arahan mengenai efisiensi APBD. Menurutnya, rasionalisasi belanja operasional dan penyaringan dana hibah secara tepat sasaran dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar.
Ruang fiskal tersebut, lanjut dia, dapat diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
“Poin-poin arahan ini menjadi catatan dan rekomendasi penting bagi Pemprov bersama DPRD Jatim dalam merumuskan kebijakan anggaran yang benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Adhy. [aya.kt]
