Presiden Prabowo seharusnya mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kebocoran kekayaan negara sebesar Rp 15 ribu trilyun. Tindakan under-invoicing selama 34 tahun, bisa diajukan ke Pengadilan. Terutama pejabat pada area ekspor – impor, Perdagangan, dan Bea Cukai. Serta pelaku korporasi yang memalsukan harga komoditas. Namun dipilih cara damai, meminta kembali uang yang ditilep (digelapkan). Realitanya, masih banyak pengusaha koruptor memilih “melawan” pemerintah, adu kuat pada ranah Pengadilan.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan “uneg-uneg” strategi berbagai program pemerintahannya. Termasuk bertaruh dampak politik terhadap program utama yang kontroversial. Seperti MBG, serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah-Putih (KDKMP), dan Sekolah Rakyat. Uneg-uneg diungkap pada forum dialog “meja bundar” bersama jurnalis senior, di kediaman di Hambalang, Bogor. Sebagian pertanyaan wartawan “dilalap” habis dengan paparan program kerja, disertai per-angka-an.
Walau sebenarnya Presiden Prabowo, tidak selalu percaya dengan per-angka-an yang dibuat pejabat Indonesia. Buktinya, Presiden memiliki data lain dari serentetan ekspor, dan impor yang sangat berbeda. Terutama tiga komoditas utama, sawit, batubara, dan nikel (plus feronikel, FeNi). Kecurangan pencatatan telah dilakukan sekitar 34 tahun. Data dari Tiongkok, Misalnya, dilaporkan ekspor sebanyak 10 juta ton. Tetapi di negara tujuan tertulis impor dari Indonesia sebanyak 100 juta ton. Khususnya pada kasus Nikel.
Terdapat perbedaan data antara BPS RI (Badan Pusat Statistik), dengan pangkalan data General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC, Bea Cukai China). Perbedaan meliputi volume, dan nominal harga. BPS-RI tentu berasal dari data yang diberikan Bea Cukai (BC). Maka sekaligus terdapat dua lembaga di Indonesia yang datanya tidak bisa dipercaya. Yakni, BPS, dan BC. Bahkan BC pernah pula dikirik cukup pedas oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS). Prosedur berbelit di BC dianggap menimbulkan beban administrasi yang tidak perlu, dan suap.
Kecurangan perdagangan menyebabkan negara Indonesia kehilangan banyak devisa. Diperkirakan pemerintah rugi sampa US$ 908 milyar (setara Rp 16,071 ribu trilyun (Rp 16,071 kuadrilyun)., dalam beberapa puluh tahun. Kolusi kecurangan bersama pejabat negara dengan pengusaha, telah pernah diungkapkan kepada Profesor Mahfudz MD. Dalam dialog bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab,” hanya pertanyaan Asst. Prof. Dr. Gema Goeyardi, yang membuat Presiden Prabowo, menata jawaban.
Sekaligus mem-benar-kan pernyataan, bahwa banyak kebijakan tidak sinkron, antara Kementerian dengan Lembaga. Menyebabkan tumpang tindih di lapangan. Juga perbedaan antara visi Prsiden bersama dengan aplikator di bawah. Termasuk UMKM yang kelimpungan, kena restitusi. Serta realita, termasuk capital outflow ke Singapura (April-Juni), cukup menggetarkan. Kurs rupiah langsung anjlok.
Profesor Gema, sangat indah ber-kata-kata, bagai ayun-ayun. Kadang memuji. Kadang blak-blakan, menyatakan kerugian kalangan menengah ke bawah akibat kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo sangat seksama mendengar pernyataan Profesor Gema, jauh melebihi perhatian pada pernyataan wartawan senior. Sampai dinyatakan dugaan, “ada spionase yang dikirim masuk ke internal manajemen negara. Memberi masukan yang tidak tepat, mengambil kebijakan tidak tepat.”
Bahkan masih disambung dengan pernyataan, “kami sedih, bahwa visi dan value yang baik tidak dilihat, tetapi justru kemakan oknum yang mengambil kebijakan tidak tepat.” Selanjutnya diusulkan perlu ada mitigasi menghadapi geopolitik, dan intelijen ekonomi. Karena kondisi perekonomian dirasakan oleh UMKM yang sudah setengah mati. Nampak Presiden Prabowo bahagia menerima kritik tajam (yang disertai data dan narasi brilian).
Sampai Presiden menyatakan, bahwa BUMN, dulu, sering menjadi sumber anggaran, bagai “sapi perah” penguasa.
——— 000 ———
