Kota Malang, Bhirawa. – Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia menjadi sinyal kuat pentingnya perombakan mendasar dalam strategi penanganan. Pemerintah didesak tak lagi menggunakan pola responsif, melainkan memperkuat sistem pencegahan yang terstruktur dan berkelanjutan.
Sorotan tajam ini disampaikan Pakar Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr Tatag Muttaqin SHut MSc IPM. Menurutnya, berulangnya siklus karhutla setiap tahun seharusnya menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah untuk membangun benteng pencegahan yang jauh lebih solid.
Tatag menegaskan, mayoritas kejadian karhutla di tanah air pada dasarnya tidak dipicu murni oleh faktor alam. Aktivitas manusia baik akibat kelalaian maupun unsur kesengajaan menjadi dalang utama di balik terbakarnya ribuan hektar lahan.
”Faktor cuaca ekstrem seperti panas terik, kekeringan, dan angin kencang hanyalah katalis atau pemicu yang mempercepat eskalasi penyebaran api. Namun akar masalah utamanya tetap terletak pada aktivitas manusia,” ungkap Tatag saat dikonfirmasi, Rabu (19/8).
Tatag menilai, pola kejadian berulang setiap tahun sebenarnya memberikan kesempatan emas bagi pemerintah untuk melakukan mitigasi dini sebelum memasuki periode rawan. Sehingga ia mendesak pemerintah agar memprioritaskan alokasi sumber daya pada fase sebelum kebakaran terjadi, bukan sekadar respons darurat saat api telah membesar dan merusak ekosistem.
Untuk menciptakan sistem pencegahan yang efektif, Tatag menawarkan formula integratif yang menggabungkan tiga pilar utama: penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan teknologi modern, serta pelibatan aktif masyarakat lokal.
Dari sisi SDM, ia menilai jumlah personel lapangan yang ada saat ini belum sebanding dengan luasnya kawasan hutan dan lahan yang harus diawasi. Pemerintah dituntut menambah dan melatih tenaga lapangan terampil secara masif.
”Jika pemerintah berkomitmen pada aspek pencegahan, pelibatan SDM harus masif. Manusianya harus banyak, dan tingkat kepedulian publik juga harus ditingkatkan,” tegasnya.
Personel itu, lanjutnya, tidak hanya dilatih untuk pemadaman teknis, tetapi juga dibekali kemampuan edukasi dan pemantauan wilayah secara presisi. Edukasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan harus dilakukan secara konsisten dan intensif agar mereka memahami risiko hukum serta dampak lingkungan dari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Selain faktor manusia, integrasi teknologi mutakhir menjadi kebutuhan mutlak. Tatag mendorong optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system) yang akurat guna mendeteksi potensi serta titik panas (hotspot) secara real-time.
”Dengan keterbatasan SDM, teknologi menjadi alat bantu vital untuk mempercepat respons. Meski demikian, penanganan akhir tetap membutuhkan kehadiran fisik manusia di lapangan,” tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Tatag mengingatkan bahwa vegetasi kering di musim kemarau merupakan bahan bakar empuk bagi api. Tanpa mitigasi berbasis data historis wilayah rawan, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran bencana yang sama. Pemerintah diminta memastikan kesiapan personel dan teknologi jauh sebelum musim kering mencapai puncaknya. [mut.fen]
