Pemprov Jatim, Bhirawa – Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menyiapkan 41 paket pekerjaan jalan yang diajukan ke Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2026. Persiapan itu mencakup perbaikan, pelebaran, dan pemeliharaan rutin jalan provinsi di seluruh wilayah kerja Dinas, dari Madura hingga perbatasan Blitar dan Pacitan.
Kepala Bidang Pembangunan & Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Ahmad Faathir Wicaksono, menjelaskan langkah kesiapan itu dilakukan meski alokasi anggaran PAPBD masih berjalan dalam pembahasan.
“Kami siapkan semua di semua UPT. Jadi makanya dibikin desk untuk memastikan kesiapan kami itu. Kalau sudah siap alokasi anggarannya sudah ada, kita bisa cepat,” kata Ahmad Faathir saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (18/8/2026).
Ia menegaskan pendekatan itu dipilih untuk menghindari pekerjaan terburu-buru jika alokasi dana turun di akhir tahun. Paket yang diajukan bersifat campuran, sebagian besar untuk pelebaran jalan sesuai arahan gubernur, sebagian lagi untuk perbaikan struktural.
“Kita dituntut untuk melebarkan jalan menuju standar, kalau provinsi itu kan aturannya minimal 7 meter. Nah kita upayakan 7 meter, ada beberapa titik yang kalau bisa lebih kita lebihkan juga yang titik-titik krusial,” ujar Faathir menegaskan.
Pemetaan lokasi sudah berjalan di tingkat unit pelaksana teknis (UPT). Menurut Faathir, ada 10 UPT yang menjadi basis pengusulan paket, dengan titik-titik prioritas tersebar di banyak kabupaten dan kota.
Surabaya misalnya, kata Faathir, ruas jalan akses Puspa Agro, Sidoarjo ada dibatas kota tepatnya di Krian, Lamongan, Mojokerto ada di Mojosari, di Jalan Pemuda, Jombang di wilayah Ploso), Bojonegoro dan Tuban di ruas Ponco–Jatirogo, Madiun, Ponorogo, Ngawi, di Pacitan ada ruas Arjosari–Purwantoro, Kediri tepatnya di Pare dan Nganjuk. Kemudian di Tulungagung, Malang–Batu ruas Tumpang dan Turen, Probolinggo–Lumajang, Jember, Banyuwangi, hingga Madura tepatnya di Sampang, Pamekasan, Sumenep.
“Di semua UPT itu ada, kita kan punya 10 UPT, Jadi kayak di Lamongan itu ada, di Sidoarjo ada, UPT Surabaya ya, itu jalannya dilanjutkan di akses Puspa Agro,” jelas Faathir saat merinci sebaran paket yang diusulkan.
Kendala waktu dan cuaca membatasi kapasitas penanganan tertentu, khususnya jembatan dan pekerjaan beton yang memerlukan waktu curing panjang. Fokus utama tim pembangunan DPU Bina Marga adalah pelebaran dan penanganan ruas dengan kerusakan berat yang bisa ditangani dalam rentang waktu proyek PAPBD.
Faathir menyebut pelebaran jalan sering memerlukan perkerasan beton dan proses yang butuh waktu, misal curing 28 hari dan pekerjaan di akhir tahun berisiko terganggu musim hujan.
“Nanti tergantung desainnya tiap UPT. Beton itu butuh waktu minimal 28 hari. Di akhir tahun itu rawan hujan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri,” katanya menambahkan.
Dengan peta prioritas yang terus diperbarui dan kesiapan administratif di UPT, Dinas PU Bina Marga berharap dapat memaksimalkan peluang perbaikan jalan provinsi, terutama pelebaran ke standar minimal 7 meter dan sekaligus menjaga kontinuitas pemeliharaan rutin.
Kepastian anggaran PAPBD akhir tahun akan menjadi penentu apakah 41 paket itu benar-benar dilaksanakan dalam 2026 atau akan bergeser ke periode berikutnya. [aya.kt]
