Sebagai warga negara yang mengikuti dinamika politik tanah air, saya merasa resah dengan arah komunikasi publik yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Alih-alih meredakan ketegangan sosial atau memberikan ketenangan di tengah himpitan krisis ekonomi, serangkaian pidato yang disampaikan oleh Presiden justru kerap memicu polemik berkepanjangan dan kegaduhan di ruang publik.
Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, setiap kata yang meluncur dari lisan seorang Presiden memiliki bobot politis yang sangat besar. Pidato kenegaraan seharusnya menjadi instrumen pemersatu bangsa, panduan moral, serta cetak biru kebijakan yang terukur. Namun, yang sering kita saksikan belakangan ini adalah retorika yang bernada reaktif, emosional, atau melempar wacana kontroversial yang tidak disertai dengan paparan data dan strategi implementasi yang matang.
Kondisi ini tentu sangat disayangkan. Ruang publik yang semestinya diisi oleh diskursus produktif mengenai penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan kesehatan, dan penegakan hukum yang berkeadilan, justru tereduksi menjadi polemik berkepanjangan di media sosial dan media massa. Energi bangsa, baik dari kalangan akademisi, pengamat, maupun masyarakat sipil, terkuras hanya untuk memperdebatkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang sering kali berujung pada klarifikasi susulan dari para pembantu presiden.
Kegaduhan yang bersumber dari Istana mengirimkan sinyal yang kurang baik terhadap stabilitas nasional, termasuk di mata investor dan pelaku pasar. Ketidakpastian arah komunikasi dapat diterjemahkan sebagai ketidakpastian kebijakan. Di tingkat akar rumput, hal ini justru memperuncing polarisasi yang belum sepenuhnya pulih dari pemilu sebelumnya. Rakyat tidak butuh retorika retak atau ketegangan verbal yang dramatis. Yang dirindukan oleh masyarakat luas adalah kehadiran negara melalui kerja-kerja senyap yang berdampak langsung pada penurunan harga kebutuhan pokok, jaminan kesejahteraan sosial, dan kepastian hukum yang adil.
Oleh karena itu, sudah saatnya tim komunikasi kepresidenan dan Presiden Prabowo sendiri mengevaluasi ulang gaya komunikasi publik yang digunakan. Kurangi pernyataan-pernyataan yang bersifat multitafsir atau memancing perdebatan kosong. Fokuslah pada substansi pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sampaikan pesan-pesan yang menyejukkan, membangun optimisme berbasis data, serta mencerminkan kenegarawanan.
Nabila Putri
Semolowaru, Surabaya, Jawa Timur
