Pemprov Jatim, Bhirawa – Provinsi Jawa Timur sedang mendorong percepatan digitalisasi dan konsolidasi data pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui SAPA UMKM, platform layanan terpadu yang digagas untuk menyatukan database dan mempermudah akses fasilitas, perizinan, dan program pembinaan.
Dengan upaya ini, Pemprov Jatim berharap peta UMKM menjadi lebih jelas sehingga program pemerintah tidak tumpang tindih dan manfaat dukungan bisa tepat sasaran.
“Ya, Sapa UMKM itu memang programnya kementerian,” kata Endy Alim Abdi Nusa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Senin (17/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Endy menjelaskan bahwa inisiatif ini bersinergi dengan kebijakan nasional. Menurut Endy, masalah utama yang ingin diatasi adalah fragmentasi data, kabupaten dan kota memiliki database sendiri, provinsi punya database lain, sehingga gambaran kondisi UMKM menyebar dan tidak seragam.
Masalah data terfragmentasi membuat perencanaan sulit dan berisiko terjadinya duplikasi program. “Itu bagaimana bisa database UMKM itu single. Jadi saat ini database itu macam-macam. Kabupaten Kota punya sendiri, Provinsi punya sendiri,” ujar Endy.
Pernyataan tersebut seakan menekankan perlunya satu sumber data baku untuk mengetahui aspek penting seperti omzet, kebutuhan perizinan, dan lapangan kerja yang disediakan oleh setiap usaha.
SAPA UMKM hadir sebagai jawaban, sebuah platform layanan terpadu berbasis digital yang diinisasi oleh kementerian dan diintegrasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim).
Layanan ini dirancang untuk menjadi pusat data serta gerbang tunggal bagi pelaku usaha mengakses berbagai fasilitas, mulai verifikasi usaha hingga pembiayaan.
Layanan utama SAPA UMKM meliputi, pertama, pusat data & layanan terpadu, yang membantu verifikasi data usaha, pencatatan atau pembukuan digital, serta akses permodalan.
Kedua, fasilitas legalitas & sertifikasi. Dalam platform tersebut ada jalur pendaftaran gratis atau fasilitasi hak merek, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta kurasi produk.
Ketiga, akses program pembinaan. Artinya, platform tersebut menjadi syarat dan gerbang utama pendaftaran kegiatan pelatihan, pendampingan bisnis dan ajang penghargaan seperti UKM Berprestasi.
“Tujuannya jelas, supaya ukurannya jelas, programnya tidak tumpang tindih, dan tidak ada lagi program-program yang bisa double,” kata Endy tegas.
Hal ini menjelaskan harapan agar semua lapisan pemerintahan — provinsi hingga kabupaten dan kota, memakai database yang sama. Dengan begitu, intervensi pemerintah bisa diarahkan ke kebutuhan riil UMKM berdasarkan data yang valid.
Kepala Dinas Endy juga menyampaikan target percepatan implementasi agar program ini segera berjalan secara luas. “Tahun ini rasanya Pak Menteri, pernah saya mendengar, Pak Menteri mintanya sahabat-sahabat UMKM itu bisa dilaksanakan tahun ini,” cetus dia menambahkan.
Harapan tersebut menunjukkan komitmen tingkat pusat untuk mempercepat integrasi data dan layanan. Dampak bagi pelaku usaha beragam. Akses ke pencatatan digital dan permodalan diharapkan meningkatkan keteraturan administrasi usaha dan memudahkan pemenuhan persyaratan legalitas. Fasilitasi sertifikasi dan kurasi produk memberi peluang masuk ke pasar yang lebih luas, sementara akses ke pelatihan dan pendampingan akan menjadi jalur bagi UMKM untuk naik kelas.
Namun tantangan implementasi tetap besar. Konsolidasi data memerlukan koordinasi lintas pemerintahan, standarisasi format data, serta perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi pelaku usaha. Selain itu, upaya menyosialisasikan platform ke pelaku usaha di wilayah terpencil dan mendorong adopsi digital menjadi pekerjaan rumah bagi Diskop UKM Jatim.
Endy optimis bahwa dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta komitmen dari pemangku kepentingan, SAPA UMKM dapat menjadi fondasi data tunggal yang memudahkan perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan UMKM. “Harapannya seperti itu,” tuturnya singkat, menutup dengan catatan optimis namun realistis.
SAPA UMKM menawarkan janji sistematisasi dan akses yang lebih baik untuk UMKM Jawa Timur. Keberhasilannya akan bergantung pada kecepatan integrasi data antar-daerah, kualitas layanan yang ditawarkan platform dan kemampuan pemerintah serta mitra untuk memastikan pelaku usaha mendapat manfaat nyata dari legalitas hingga akses modal dan pembinaan. [aya.kt]
