DPRD Jatim, Bhirawa – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi DPRD Jawa Timur untuk menegaskan kembali pentingnya pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Ketua DPRD Jatim M. Musyafak Rouf saat memimpin Rapat Paripurna Istimewa dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026, di Gedung DPRD Jatim, Jumat (14/8/2026).
Rapat dimulai tepat pukul 08.29 WIB dan dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Dardak, pimpinan partai politik, Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta jajaran kepala OPD Pemprov Jatim.
Dalam sambutannya, Musyafak mengingatkan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk kembali mengingat pengorbanan para pejuang sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun daerah.
“Menjelang usia ke-81 tahun Indonesia merdeka, arah pembangunan di daerah dituntut untuk terus berpihak pada kepentingan publik dan keadilan sosial,” tegas Musyafak.
Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan melalui kerja nyata pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Pembangunan harus mampu memperkokoh persatuan sekaligus memastikan prinsip keadilan sosial benar-benar dirasakan masyarakat.
Mengangkat tema HUT ke-81 Kemerdekaan RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, Musyafak menjelaskan tiga nilai tersebut harus menjadi pijakan pembangunan di tingkat daerah.
Ia menyebut kedaulatan berarti bangsa Indonesia memiliki hak dan kemampuan penuh untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa ketergantungan kepada pihak asing.
Sementara keadilan, kata Musyafak, harus diwujudkan dengan memastikan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, gender maupun status sosial.
“Dan makmur pada akhirnya merupakan muara dari kedaulatan dan keadilan, di mana masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan lahir dan batin yang tinggi, berkelanjutan, serta terbebas dari kemiskinan dan kelaparan,” jelasnya.
Musyafak menegaskan, penghormatan kepada para pahlawan tidak boleh berhenti pada upacara dan seremoni. Penghormatan sejati harus diwujudkan melalui kebijakan serta kerja nyata yang memberikan dampak langsung bagi rakyat.
Dalam konteks tersebut, Jawa Timur memiliki posisi strategis. Dengan kekuatan demografi terbesar kedua di Indonesia, Jatim dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam menopang ketahanan ekonomi nasional.
Pelajar Hadir, Simbol Estafet Kepemimpinan
Ada pemandangan berbeda dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jatim kali ini. Sejumlah siswa SMA dari berbagai wilayah Jawa Timur secara khusus diundang untuk mengikuti jalannya sidang di ruang utama DPRD Jatim.
Musyafak menyebut kehadiran para pelajar tersebut sebagai simbol estafet kepemimpinan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. “Mengingat dalam satu hingga dua dekade mendatang, di pundak merekalah arah dan masa depan Indonesia akan ditentukan. Semoga kehadiran adik-adik pada rapat paripurna istimewa ini dapat memantik semangat untuk tumbuh menjadi sosok pemimpin transformatif,” ungkapnya.
Ia berharap generasi muda tidak hanya menjadi penonton pembangunan, tetapi dipersiapkan menjadi generasi yang mampu melanjutkan perjuangan dan membawa Indonesia semakin maju.
DPRD Jatim Lanjut Bahas P-APBD 2026
Rangkaian agenda DPRD Jatim pada Jumat (14/8/2026) berlangsung cukup padat. Setelah Rapat Paripurna Istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI pada pagi hari, DPRD Jatim kembali menggelar dua agenda paripurna pada pukul 13.00 WIB.
Agenda pertama membahas penyampaian pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda tentang Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.
Selain itu, DPRD Jatim juga menggelar agenda internal untuk mendengarkan pandangan fraksi-fraksi dan anggota dewan terhadap dua Raperda inisiatif.
Keduanya yakni Raperda tentang Obat Bahan Alam (OBA) serta Raperda tentang Penyelenggaraan Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi.
Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa semangat kemerdekaan yang disampaikan dalam rapat paripurna tidak berhenti pada pidato, tetapi berlanjut pada pembahasan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat Jawa Timur. [geh.kt]
