Bojonegoro, Bhirawa – Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) Bojonegoro mendorong pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih adaptif dan berbasis pada kebutuhan riil daerah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bakorwil II Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, Tri Wahyu Liswati, dalam kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Kampus Satelit Tahun 2026. Bertempat di ruang Mliwis Putih Bakorwil Bojonegoro, Rabi (12/8/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur tersebut hadir perwakilan Pejabat Fungsional dan Tim BPSDM, dan dikuti para Kepala Cabang Dinas, Kepala UPT, serta pejabat dan staf pengelola pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur wilayah kerja Bakorwil II Bojonegoro.
Tri Wahyu Liswati mengatakan, pengembangan kompetensi ASN tidak lagi dapat dipandang sebatas kegiatan pelatihan administratif. Sejalan dengan tuntutan transformasi birokrasi, pengembangan kompetensi harus menjadi bagian dari strategi organisasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
“Pengembangan kompetensi harus diselaraskan secara presisi dengan kebutuhan riil kawasan. Kita perlu membangun place-based competency development, yaitu pengembangan kompetensi yang berbasis pada karakteristik, potensi, dan permasalahan masing-masing wilayah,” ujarnya.
Adapun wilayah Bakorwil Bojonegoro mencakup delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Nganjuk.
Wilayah tersebut memiliki potensi ekonomi dan sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari sektor pesisir dan kelautan, pertanian dan pangan, kehutanan dan lingkungan, hingga kawasan industri.
Di sektor pertanian dan pangan, wilayah kerja Bakorwil Bojonegoro menjadi salah satu kawasan penting dalam menopang ketahanan pangan. Sementara kawasan pesisir Tuban, Lamongan, dan Gresik memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar serta menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri pengolahan.
Di sisi lain, potensi tersebut juga diiringi sejumlah tantangan pembangunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di delapan wilayah kerja masih berada pada rentang 3,28 persen hingga 5,47 persen.
Disparitas kemiskinan antarwilayah juga masih cukup tinggi, sementara tantangan ekologis seperti banjir di wilayah DAS Bengawan Solo dan Brantas, abrasi pesisir Pantura, serta persoalan tata ruang membutuhkan kapasitas aparatur yang semakin kuat.
“Potensi daerah yang besar tidak akan secara otomatis berdampak pada penurunan kemiskinan dan pengangguran tanpa dukungan ASN yang kompeten dan adaptif. Karena itu, kompetensi aparatur harus mampu menjawab persoalan pembangunan yang nyata di lapangan,” tegasnya.
Melalui kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pengembangan Kompetensi Kampus Satelit Tahun 2026, Bakorwil II Bojonegoro berharap terbangun peta kebutuhan pembelajaran ASN yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil.
“Forum ini harus menjadi momentum untuk memperkuat budaya belajar, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menyelaraskan potensi wilayah dengan kompetensi aparatur. Dengan demikian, birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur semakin adaptif, profesional, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. [bas.kt]
