Pemkot Surabaya, Bhirawa. – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat komitmennya dalam menjaga iklim investasi yang aman, kondusif, dan transparan di Kota Pahlawan.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas kota sebagai fondasi pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan investasi.
Komitmen tersebut diperkuat melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat Bermasalah berdasarkan Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/305/436.1.2/2025.
Pembentukan Satgas ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah berkembangnya aksi premanisme, memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mengoptimalkan koordinasi antarinstansi pemerintah bersama aparat penegak hukum.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemkot Surabaya juga mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Kota Pahlawan.
Komitmen itu salah satunya diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi dan rapat koordinasi bersama organisasi kemasyarakatan yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya pada Selasa (28/7/2026). Rapat yang dipimpin Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru tersebut, diikuti sekitar 30 perwakilan ormas dan LSM di Kota Pahlawan.
Dalam forum tersebut, Bakesbangpol menekankan bahwa menjaga kondusivitas kota merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah, organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar Surabaya tetap menjadi kota yang aman, nyaman, serta memiliki iklim investasi yang sehat.
Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas kota sekaligus mengantisipasi berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ada hal-hal yang dapat memecah belah di antara kita semua. Jangan sampai ada tindakan-tindakan anarkis di antara elemen bangsa ini yang tidak diharapkan,” ujar Tundjung dalam sambutannya.
Karena itu, Tundjung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling membantu dalam menjaga keamanan Surabaya. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya menginginkan suasana yang damai dan tidak ingin terlibat dalam berbagai konflik yang dapat mengganggu kehidupan sosial.
“Jadi mari kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam menjaga keamanan di Kota Surabaya. Tadi (dari pihak kepolisian) disampaikan bahwa semestinya masyarakat pun sudah lelah, sudah capek, mereka tidak mau ikut-ikutan dalam masalah,” katanya.
Tundjung menuturkan bahwa masyarakat saat ini lebih memilih menjaga lingkungan tempat tinggal dan melindungi warganya dari dampak berbagai potensi keributan.
“Sehingga mereka cenderung melindungi rumah dan kampungnya, melindungi warganya dari dampak-dampak yang terjadi akibat dari keributan-keributan yang ada,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Tundjung juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kepada seluruh organisasi kemasyarakatan agar tetap selektif terhadap berbagai hal yang berpotensi mengganggu ketenteraman Kota Pahlawan.
“Terkait dengan kondisi di Kota Surabaya, Pak Wali memohon, mengimbau kepada Bapak, Ibu sekalian, agar kita melakukan seleksi selektif terhadap apa yang kira-kira dapat mengganggu daripada ketentraman Kota Surabaya,” kata dia.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya setiap organisasi memastikan legalitas atau legal standing sebelum menjalankan aktivitas maupun menyampaikan aspirasi di muka umum.
“Pak Wali menyampaikan tolong dilihat dulu legal standing-nya. Silakan menyuarakan aspirasi, asalkan legal standing-nya sudah benar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” terangnya.
Tundjung juga menyinggung berbagai isu yang berkembang menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, termasuk kabar yang sempat meresahkan masyarakat. “Kami dari aparat pemerintah kota maupun TNI, Polri, tentunya berkoordinasi terkait dengan isu-isu yang berkembang. Bahkan isu-isu adanya pemagaran daripada toko (mal),” katanya.
Menurut dia, berbagai informasi yang belum tentu benar, perlu disikapi secara bijak agar tidak memicu keresahan di masyarakat. “Ada masyarakat yang (melihat) itu hal yang biasa. Tetapi ada juga masyarakat (merasa) resah. Ini mau ada apa Agustus, kok semua dipagari,” ujarnya.
Selain memperkuat sinergi, Bakesbangpol juga mengingatkan pentingnya setiap organisasi yang beraktivitas di Kota Surabaya memiliki legalitas yang jelas dan menjalankan kegiatan secara bertanggung jawab.
“Perlu dipastikan bahwa keberadaan ormas dan LSM memiliki legal standing yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kelembagaan maupun kegiatan yang dilaksanakan,” pesan Tundjung.
Oleh sebabnya, ia mengajak seluruh pimpinan dan anggota ormas untuk mengedepankan etika, objektivitas, serta menjaga persatuan dalam menyampaikan aspirasi maupun kritik.
Menurut dia, seluruh organisasi kemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni berkontribusi terhadap pembangunan sekaligus menjaga kerukunan masyarakat.
“Seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya, pada dasarnya memiliki cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu turut menjaga kondusivitas serta memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kota Surabaya,” terangnya.
Karena itu, ia berharap seluruh ormas dapat terus menjadi mitra strategis Pemkot Surabaya dalam menjaga persatuan, menciptakan suasana yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung pembangunan daerah.
“Serta bersama-sama dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya,” harapnya.
Sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan, Bakesbangpol juga berencana mengikutsertakan para ketua dan pimpinan ormas dalam program pendidikan Bela Negara. Program tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mempererat sinergi antara pemkot dan organisasi kemasyarakatan.
“Sekaligus meningkatkan pemahaman serta kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kondusivitas, toleransi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di wilayah Kota Surabaya,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Bakesbangpol akan mengagendakan pertemuan rutin bersama para ketua dan pimpinan ormas mulai bulan depan. Forum tersebut akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang ormas.
“Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman, pembinaan, serta penguatan peran ormas dalam menjaga kondusivitas dan berkontribusi positif terhadap pembangunan Kota Surabaya,” pungkasnya. [dre.hel]
