Nganjuk, Bhirawa. – Harapan besar Pemerintah Pusat untuk menggenjot swasembada pangan yang disandingkan dengan isu transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) tampaknya masih menjadi menara gading di tingkat tapak Kabupaten Nganjuk. Tabir ironi tersebut kian terbuka lebar dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Pelayanan Publik yang digelar Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Nganjuk di Ruang Rapat Aggregatum, Kamis (16/07/2026). Di saat diskursus publik dipaksa melompat jauh membicarakan kemandirian pangan, kemandirian energi, wajah pertanian di tangan birokrasi daerah nyatanya masih rapuh dan berkutat pada persoalan klasik yang sangat tradisional.
Forum strategis yang dihadiri oleh lintas sektoral mulai dari jajaran Forkopimda (Kodim 0810 dan Polres Nganjuk), Komisi II DPRD, jajaran akademisi, Bulog Kediri, hingga puluhan perwakilan asosiasi tani seperti KTNA, HKTI, APTI, perwakilan peternak, serta elemen media menjadi panggung pembuktian adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara visi makro pemerintah dengan problem mikro yang dihadapi para petani di akar rumput.
Di bawah kepemimpinan Bupati Marhaen dan Wakil Bupati Trihandy untuk periode 2025-2030, sektor pertanian Nganjuk dihadapkan pada ujian nyata untuk keluar dari zona nyaman pengelolaan konvensional menuju pembenahan tata kelola yang membumi.
Alih-alih bersiap menghadapi era pertanian pintar (smart farming) atau bahkan berbasis energi baru terbarukan (EBT)
, para petani di Nganjuk justru masih harus bertaruh nasib melawan karut-marut logistik mendasar. Jalur distribusi pupuk subsidi yang ruwet serta kelangkaan pasokan secara berkala tetap menjadi keluhan utama di lapangan. Kondisi ini diperparah dengan ancaman Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan hewan pengganggu yang penanganannya dinilai masih sangat konvensional tanpa sistem mitigasi yang presisi.
Bagaimana mungkin sektor pertanian daerah diminta memikirkan transisi energi, jika hak paling esensial tanaman untuk tumbuh subur dan aman dari hama belum mampu dijamin secara konsisten oleh pemerintah daerah?
Hambatan terbesar yang juga disuarakan dalam forum tersebut adalah buruknya tata kelola sumber daya air (water management). Nganjuk dinilai belum mampu mengoptimalkan potensi hidrologinya secara visioner. Setiap musim penghujan tiba, jutaan kubik air hujan dibiarkan mengalir dan terbuang percuma akibat tiadanya infrastruktur pemanenan air (water harvesting) yang masif di tingkat desa. Sebaliknya, begitu musim kemarau datang, petani dipaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli bahan bakar fosil demi menyedot air tanah. Ketidakmampuan mengoptimalkan air hujan ini menjadi raport merah yang kontras dengan target ketahanan pangan.
Ironi lain yang tersaji adalah terbengkalainya limbah pertanian pasca-panen, mulai dari jerami, tebon jagung, hingga kulit bawang merah. Di saat daerah lain mulai mengintegrasikan limbah menjadi pakan ternak silase bermutu tinggi secara masif guna mendukung konsep integrated farming, di Nganjuk potensi ekonomi sirkular ini justru berjalan di tempat. Sampah pertanian lebih sering dibakar di lahan terbuka yang memicu polusi udara, ketimbang diolah secara masif untuk menopang sektor peternakan lokal yang sebenarnya juga dihadirkan dalam FKP tersebut.
Kendati dipenuhi hambatan struktural, peluang besar sejatinya terbuka lebar jika Dinas Pertanian di bawah komando kepemimpinan Marhaen-Trihandy berani melakukan lompatan eksekusi. Posisi Nganjuk sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Timur modal utamanya adalah kekuatan modal sosial dan kelembagaan tani yang lengkap-sebagaimana terlihat dari keterwakilan berbagai asosiasi komoditas terintegrasi yang diundang dalam FKP ini.
Peluang swasembada dan bahkan pengembangan energi hijau berbasis limbah pertanian (biomassa/biogas) hanya akan terealisasi jika ada perbaikan total pada tata kelola hal-hal mendasar terlebih dahulu. Pengamat dan pelaku pertanian yang hadir mendesak agar pemerintah daerah membumikan prioritasnya: selesaikan sengkarut pupuk, kendalikan OPT, panen air hujan, dan integrasikan limbah pertanian secara konkret. Tanpa pembenahan di level akar rumput, seluruh visi besar ketahanan pangan dan energi baru terbarukan hanya akan berakhir menjadi tumpukan dokumen laporan kosmetik di atas meja birokrasi. (end.hel)
