DPRD Jatim, Bhirawa – Fakta bahwa hampir sembilan dari sepuluh sekolah menengah di Jawa Timur berada di kawasan rawan bencana mendapat perhatian serius dari anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ini menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan.
Menurut Rasiyo, tingginya jumlah sekolah yang berada di wilayah rawan bencana harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik dalam menghadapi situasi darurat.
“Data ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kita baru bergerak setelah terjadi bencana. Mitigasi harus menjadi bagian dari budaya sekolah, bukan sekadar kegiatan seremonial atau pelatihan sesaat,” ujar Rasiyo, Selasa (7/7/2026).
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur mengungkapkan sebanyak 3.645 dari 4.088 SMA, SMK, dan MA atau sekitar 89,2 persen berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
Ironisnya, baru sekitar 95 sekolah atau hanya dua persen yang telah mendapatkan pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).
Rasiyo mengapresiasi langkah BPBD Jatim yang menggelar Training of Facilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana (TOF SPAB) bagi para guru. Namun, menurutnya, pelatihan tersebut perlu diperluas agar menjangkau seluruh sekolah di Jawa Timur.
“Program ini sangat baik, tetapi cakupannya harus diperbesar. Guru yang telah mengikuti pelatihan harus menjadi agen perubahan di sekolah masing-masing, sehingga seluruh warga sekolah memiliki kemampuan dasar menghadapi bencana,” katanya.
Politikus Demokrat asal Dapil Surabaya itu juga mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara BPBD, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, pemerintah kabupaten/kota, hingga pihak sekolah dalam membangun ekosistem pendidikan yang tangguh terhadap bencana.
Ia menilai kesiapsiagaan tidak cukup hanya melalui teori, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk simulasi evakuasi secara berkala, penyusunan jalur evakuasi yang jelas, serta penyediaan sarana pendukung keselamatan di setiap sekolah.
“Anak-anak harus tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, banjir, longsor, atau bencana lainnya. Begitu pula guru harus memahami prosedur penyelamatan sehingga risiko korban dapat ditekan semaksimal mungkin,” jelasnya.
Rasiyo berharap Program Satuan Pendidikan Aman Bencana tidak berhenti pada pelatihan guru, melainkan berkembang menjadi gerakan bersama yang melibatkan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah.
“Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas. Dengan kesiapsiagaan yang baik, sekolah bukan hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman dan tangguh menghadapi berbagai potensi bencana,” pungkasnya. [geh.kt]
